.webp)
Tumpukan sampah di pantai pesisir selatan Bali kian mengkhawatirkan. Setiap tahun, ribuan sampah memenuhi pantai, terutama setelah hujan deras.
Pantai Kuta, Kedonganan, Jimbaran, Seminyak, hingga Canggu menjadi lokasi yang paling parah. Fenomena ini terjadi setiap akhir tahun.
Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, menjelaskan penyebab tumpukan sampah di Pantai Kuta dan sekitarnya. Setiap tahun, ribuan ton sampah musiman membanjiri pantai akibat arus laut yang membawa sampah dari luar Bali, terutama dari Pulau Jawa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami terus mendorong penanganan sampah yang melibatkan masyarakat," kata Mahendra dalam kegiatan bersih-bersih di Pantai Kuta yang dihadiri empat menteri, Sabtu (4/1/2025).
Empat menteri yang turun langsung menangani sampah di pantai itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
Mahendra mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap masalah sampah kiriman di kawasan Pantai Kuta. Ia menyebut Bali telah memiliki peraturan terkait pengolahan sampah berbasis sumber yang melibatkan masyarakat hingga tingkat desa.
Dampak pada Lingkungan dan Pariwisata
Menteri Zulkifli Hasan menyatakan bahwa masalah sampah kiriman di Bali menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Selain mengganggu pariwisata, sampah ini berdampak pada lingkungan dan ketersediaan pangan laut.
"Kalau dibiarkan, bisa lebih banyak sampah di laut dibandingkan ikan," ujarnya.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menambahkan, sampah kiriman di Pantai Kuta meningkat selama musim angin barat yang berlangsung Oktober hingga Maret.
"Jumlah sampah kiriman 2024-2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," katanya.
Aksi Bersih-bersih dan Kolaborasi
 Ribuan peserta mengikuti Aksi Bersih Sampah Laut di Pantai Kuta, Badung, Bali, Sabtu (4/1/2025). (Foto: Aryo Mahendro/detikBali). |
Kegiatan bersih-bersih Pantai Kuta diikuti 2.115 peserta dari berbagai elemen, termasuk TNI, Polri, pelajar, komunitas, hingga pegiat media sosial. Acara ini juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan untuk edukasi penanganan sampah sejak usia dini.
Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Zulkifli Hasan, Pj Gubernur Mahendra menyampaikan bahwa Pemprov Bali telah membangun TPS3R, TPST, serta mengimplementasikan teknologi modern. Namun, upaya ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah, terutama karena kelebihan kapasitas di TPA Regional Sarbagita Suwung.
"Kami butuh dukungan pusat. Bali sudah saatnya memiliki teknologi pengelolaan sampah menjadi energi," ujar Mahendra.
Rencana Pengelolaan Sampah Jadi Energi
Pemerintah pusat mendukung rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan (waste to energy). Zulkifli Hasan menyebut aturan dan anggaran untuk program ini telah disiapkan.
"Kerja sama antarinstansi akan dipercepat, terutama untuk daerah wisata seperti Bali," katanya.
Menteri Hanif Faisol Nurofiq menambahkan program lintas kementerian akan dikolaborasikan untuk menyelesaikan masalah sampah di Bali.
"Kami akan segera menyusun tim khusus untuk memantau kebersihan hingga April 2025," katanya.
Ia menambahkan bahwa tindakan preventif dan kuratif akan dilakukan di seluruh pesisir dan sungai di Bali. Pemerintah juga akan mengaktifkan kembali tim sesuai Perpres Nomor 38 Tahun 2018 untuk penanganan sampah menyeluruh.
Gerakan Wisata Bersih 2025
Sementara Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengumumkan Bali sebagai prioritas utama dalam Gerakan Wisata Bersih 2025. Program ini bertujuan menciptakan destinasi wisata yang bersih dan nyaman bagi wisatawan.
"Perlu kesadaran dari semua pihak, baik pemerintah, pengelola wisata, masyarakat, maupun wisatawan, untuk mewujudkan Wisata Bersih 2025," ujarnya.
Plt Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, menjelaskan program ini melibatkan pembentukan satuan tugas, pemberdayaan masyarakat desa wisata, serta edukasi pengelolaan sampah di destinasi wisata.
(dpw/dpw)
