Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menjelaskan penyebab tumpukan sampah di Pantai Kuta dan sekitarnya. Diperkirakan, ada ribuan ton sampah membanjiri pantai. Menurutnya, hal itu merupakan fenomena musiman. Yakni, arus laut yang melewati kawasan pantai membawa sampah dari luar Bali, terutama dari Pulau Jawa.
"Karenanya, kami terus mendorong upaya penanganan sampah yang juga melibatkan masyarakat," ujar Mahendra dalam kegiatan bersih-bersih Pantai Kuta yang diikuti empat menteri dan sejumlah elemen, Sabtu (4/1/2025).
Empat menteri yang ikut berpartisipasi adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu'ti, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahendra mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terkait penanganan sampah kiriman yang belakangan terlihat menumpuk di kawasan Pantai Kuta dan sekitarnya.
"Saya sangat mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terkait permasalahan sampah di Bali. Terima kasih atas kedatangan langsung para Bapak dan Ibu Menteri," ujarnya.
Mahendra menegaskan Bali sebenarnya sudah memiliki peraturan terkait penanganan sampah, yakni penanganan sampah berbasis sumber.
"Jadi, kami mendorong penyelesaian sampah di sumbernya, sampah diolah di skala rumah tangga hingga tingkat desa. Beberapa desa sudah berhasil melakukan dan terus memberikan percontohan pada desa-desa lainnya di Bali," tuturnya.
Kehadiran para menteri dalam aksi bersih-bersih sampah di Pantai Kuta, Mahendra melanjutkan,menjadi motivasi bagi pemerintah daerah bersama masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Pulau Dewata secara menyeluruh.
"Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungannya untuk terus mendorong upaya penanganan sampah. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Menteri yang telah peduli terhadap kelestarian dan keindahan alam Bali," tandasnya.
Sementara itu, Zulkifli Hasan mengatakan masalah sampah kiriman di Bali menjadi perhatian bersama pemerintah pusat. Selain berpotensi mengganggu aktivitas pariwisata, juga dapat berdampak langsung pada lingkungan hidup dan pangan. Dia berkelakar jika tidak ditangani sampah-sampah di laut bisa lebih banyak dibanding ikan.
"Bayangkan kalau dibiarkan, bisa-bisa lebih banyak sampah di laut daripada ikannya. Tentu ini mengganggu ketersediaan bahan perikanan kita nantinya," ujar menteri yang akrab disapa Zulhas itu.
"Kita ini negara kepulauan yang sangat besar, jadi kuncinya adalah kita harus bekerja sama menjaga lingkungan kita," tegas Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hanif menjelaskan sampah kiriman di kawasan Pantai Kuta dan sekitarnya terjadi saat musim angin barat yang berlangsung pada periode Oktober-Maret setiap tahun.
"Jumlah sampah kiriman di pesisir Bali pada 2024-2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan pada 2020-2021 yang mencapai sekitar 6.000 ton, sedangkan pada 2023 sekitar 2.900 ton," tutur Hanif di sela acara.
Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak sangat penting untuk menangani sampah musiman di pantai-pantai di Bali secara konkret. Kerja sama harus dilakukan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat.
"Apalagi Bali memiliki reputasi pariwisata internasional dan perlu juga edukasi lebih masif kepada masyarakat untuk bersama menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan," tandasnya.
Kegiatan bersih-bersih Pantai Kuta diikuti sebanyak 2.115 peserta. Mulai dari kalangan pemerintah daerah, TNI, Polri, pelajar, mahasiswa Poltekpar Bali, komunitas, tenaga kebersihan, Satgas Kuta, Desa Adat Kuta, LSM, serta media massa hingga pegiat media sosial.
Kegiatan yang sempat diguyur hujan itu juga dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian LHK dan Kemendikdasmen untuk upaya edukasi penanganan sampah dan kelestarian lingkungan sejak usia sekolah.
Kegiatan membersihkan sampah kiriman tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Pangdam IX/Udayana, Polda Bali, Korem 163/Wirasatya, hingga perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Rapat penanganan sampah baca di halaman selanjutnya
Pj Gubernur Bali Mahendra juga menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Sampah di Bali yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan di Pullman Hotel Legian. Mahendra Jaya menyampaikan Pemprov Bali telah melakukan berbagai upaya penanganan sampah. Mulai dari pembangunan TPS3R, TPST, pemilahan sampah berbasis sumber, hingga teknologi modern.
Namun, upaya tersebut belum mampu sepenuhnya menyelesaikan permasalahan sampah di Bali. Sementara saat ini TPA Regional Sarbagita Suwung telah mengalami kelebihan kapasitas.
Menurutnya, untuk menjaga kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan pariwisata di Bali, diperlukan pengelolaan sampah dengan teknologi modern sebagai pengganti penanganan sampah model TPA atau control landfill.
"Kami terus berupaya meminta dukungan dari pusat. Jika diizinkan, Bali sudah saatnya memiliki waste to energy," kata Mahendra Jaya.
Rencana Kelola Sampah Jadi Listrik
Ia berencana mengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan (waste to energy), yang diyakini mampu mengatasi persoalan pengelolaan sampah di kawasan Sarbagita.
Di sisi lain, Menko Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah menyiapkan aturan serta anggaran agar penanganan sampah di Bali dapat segera direalisasikan. "Sudah ada SK Menko Pangan, termasuk anggarannya. Nanti kerja sama antara pemerintah pusat, kementerian terkait, serta pemerintah daerah akan terus dilaksanakan secepat-cepatnya, mulai hari ini hingga April, terkait penanganan sampah, khususnya di daerah tujuan pariwisata seperti Bali," kata Zulkifli Hasan.
![]() |
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Saifol Nurofiq, menyampaikan detail mengenai upaya penanganan sampah di Bali telah dibahas bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah.
"Program-program di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PU, Kementerian Pariwisata, dan kementerian terkait lainnya akan kita kolaborasikan untuk menyelesaikan masalah sampah di Bali," jelas Hanif.
Menurutnya, upaya penanganan sampah ini melibatkan seluruh instansi, termasuk pemerintah kabupaten/kota di bawah komando Gubernur Bali. Dalam waktu dekat, kebijakan akan dibuat untuk menangani persoalan sampah kiriman di pantai dan laut di Bali.
Rapat koordinasi penanganan masalah sampah di Bali tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, serta Forkopimda Bali.