.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 paling lambat pada 21 November mendatang. Penetapan UMP oleh Pemprov Bali nantinya sudah mengakomodasi masukan dari serikat pekerja maupun asosiasi/perkumpulan dunia usaha.
"(Pj) Gubernur akan menetapkan dan mengumumkan UMP 2025 paling lambat 21 November 2024," ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan, kepada detikBali, Rabu (23/10/2024).
Menurut Setiawan, penetapan UMP oleh Pj Gubernur Bali, Made Mahendra, memerhatikan masukan dari serikat pekerja, dunia usaha, maupun dewan pengupahan provinsi. Penyusunan UMP 2025 juga tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peraturan itu menyebutkan penghitungan upah minimum memperhatikan sejumlah variabel seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. "Data-data yang digunakan untuk formulasi dimaksud bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)," terang Setiawan.
Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali mengusulkan UMP Bali 2025 naik 10-15 persen. Saat ini, UMP Bali sebesar Rp 2.813.672.
Sekretaris FSPM Regional Bali Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana menyebut ada beberapa alasan yang mendasari usulan itu, antara lain situasi pariwisata Bali yang telah membaik setelah pandemi COVID-19.Sementara harga kebutuhan terus naik.
"Yang menjadi pertimbangan kami juga adalah harga bahan-bahan pokok di masyarakat mengalami peningkatan. Itu menjadi salah satu pertimbangan kami berharap agar UMP Bali (naik) di angka 10 sampai 15 persen. Itu angka yang sangat ideal," ujarnya saat dihubungi detikBali, Selasa (22/10/2024).
(gsp/nor)
