.webp)
Izin tinggal dan kerja di Bali akan diperketat menyusul maraknya wisatawan mancanegara (wisman) yang bekerja di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini pun sudah banyak terlihat di media sosial (medsos).
"Kita perlu regulasi yang lebih ketat terkait izin kerja bagi WNA di sektor UMKM, serta pengawasan yang lebih intensif terhadap aktivitas mereka," kata Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Bali, Pramella Pasaribu, dalam siaran pers, Kamis (29/8/2024).
Pramella mengubah hal ini sudah dibahas dalam diskusi kelompok hari ini. Ide tersebut muncul karena kekhawatiran terhadap persaingan tidak sehat dengan pelaku UMKM lokal, eksploitasi tenaga kerja asing, dan potensi pelanggaran izin tinggal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita perlu mengantisipasi agar kehadiran WNA tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial di Bali," tambahnya.
Meski sudah dibahas, Pramella tidak memerinci aturan apa saja yang akan diperketat. Dia berencana membawa hasil diskusi ini ke forum internasional Executive Tourism Meeting yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).
"Kami berharap solusi dapat ditemukan sehingga keberadaan WNA di Bali dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah tanpa merugikan pelaku UMKM lokal," ujarnya.
Baca juga: Lukman Edy Gugat Hasil Muktamar PKB di Bali |
Kepala Dinas Pariwisata Bali, Tjok Bagus Pemayun, juga menekankan pentingnya perlindungan bagi UMKM lokal agar tidak tergeser oleh kehadiran warga asing. "Mengingat bahwa perekonomian di Provinsi Bali sebagian besar ditopang oleh industri pariwisata," kata Cok Pemayun.
(iws/iws)
