.webp)
Summit Institute for Development (SID) menggelar workshop transformasi digitalisasi kesehatan di Bali, pada 16-19 Juli 2024. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil survei mengenai ketersediaan layanan maupun penerapan digitalisasi kesehatan di Kabupaten Badung yang digelar SID sejak akhir 2023.
Badung dinilai sebagai daerah yang sudah mampu menerapkan sistem digitalisasi untuk layanan kesehatan. Sehingga kabupaten dengan pendapatan daerah terbesar di Bali itu dianggap bisa menjadi daerah percontohan digitalisasi kesehatan bagi daerah lain di Indonesia.
"Badung jadi salah satunya sebagai lokus (lokasi) survei bersama tiga kabupaten lainnya di Indonesia. Ada Kabupaten Garut di Jawa Barat, kemudian ada Kabupaten Pidie di Aceh dan Kabupaten Sumbawa Barat," kata Science Officer SID Raisa Manika Purwaningtyas, Jumat (19/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Raisa menjelaskan terdapat beberapa indikator untuk menentukan penerapan digitalisasi layanan kesehatan dikatakan berjalan baik, antara lain sistem informasi yang baik, ketersediaan fasilitas atau sarana, akses jaringan internet, maupun kemampuan pengolahan data untuk mengeksekusi tindakan dalam rangka pelayanan kesehatan.
"Yang paling penting adalah data for action ya, bukan sekedar penggunaan tools-nya saja, tapi penggunaan aplikasi tersebut memang digunakan sebaik-baiknya untuk input data, digunakan untuk as a decision making process, jadi benar data drive and action," bener dia.
"Ini penting di pelayanan kesehatan yang memang keputusan yang diambil harus berdasarkan evidence (bukti). Nah evidence based ini harus berdasarkan dari data, dan digitalisasi membantu puskesmas memiliki kemampuan memutuskan suatu hal berdasarkan data yang ada," sambung Raisa.
Di sisi lain, lanjut Raisa, terdapat beberapa masalah dalam penerapan digitalisasi kesehatan di Puskesmas maupun layanan kesehatan seperti Puskesmas Pembantu (Pustu) dari survei yang berlangsung selama beberapa bulan tersebut. Karena itu workshop digelar untuk merumuskan solusi apa yang tepat dirancang dan diterapkan untuk jangka waktu ke depan.
"Kami sebelumnya sudah menilai level digitalisasi dan ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Badung. Terutama di layanan primernya di puskesmas, seluruh puskesmas dan seluruh pustu. Jadi kami nilai, kami survei selama 3 bulan dan ini merupakan workshop diseminasinya," sebut Raisa.
Dalam workshop yang dihadiri pimpinan dan staf dari 13 puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) di Kabupaten Badung itu sudah dilakukan beberapa kegiatan seperti pemaparan materi terkait digitalisasi kesehatan, presentasi temuan hasil survei untuk perumusan rencana kerja sebagai tindak lanjut dari masalah yang ditemukan saat survei. Diskusi tersebut didampingi oleh fasilitator atau pemateri dari SID.
"Kami merumuskan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama-sama dengan perwakilan masing-masing kelompok Puskesmas yang dituangkan dalam bentuk letter of commitment ya. Di dalamnya tertuang solusi-solusi yang telah disepakati dan didiskusikan dari diskusi working group sebelumnya," tegas Raisa.
Fungsional Adminkes Madya Dinas Kesehatan Badung, Ni Nyoman Artini, mengapresiasi SID karena memilih Badung sebagai lokasi pengumpulan data khusus pelaksanaan digitalisasi kesehatan. Menurutnya ada beberapa hal yang bisa diimplementasikan Badung mengacu dari hasil survei, seperti peningkatan sarana, penambahan tenaga khusus IT untuk Puskesmas dan perbaikan sistem informasi kesehatan.
"Setelah disampaikan hasil pengumpulan data mereka yang sudah kami diskusikan bersama, kami sama-sama bisa menentukan mana jadi prioritas, solusinya apa. Kami harapkan koordinasi terkait pengembangan digitalisasi kesehatan agar terus lanjut. Sistem digitalisasi kesehatan di Badung ini bisa jalan optimal nanti," pungkas Artini.
(dpw/dpw)
