.webp)
Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa mendorong implementasi konsep hybrid dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini guna menangkap berbagai peluang ekonomi yang ada.
Dia berharap ke depan Pemerintah Kabupaten Badung dapat terus melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, serta diversifikasi untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kabupaten Badung harus mampu melakukan diversifikasi pendapatan, sehingga tidak hanya bergantung pada sektor hotel dan restoran. Dengan demikian, pertumbuhan pendapatan tidak hanya bertambah secara kuantitas tetapi juga semakin bervariasi dan berkelanjutan. Ke depan, kami akan terus berupaya menjaga momentum ini dengan memastikan pengelolaan keuangan yang profesional dan berdaya saing," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu dia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 yang berlangsung di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta beberapa waktu lalu. Pada kesempatan tersebut, Kabupaten Badung meraih penghargaan Kategori Realisasi Pendapatan Tertinggi Tingkat Kabupaten di Indonesia.
Ketut Suiasa mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan yang diberikan.
"Penghargaan ini menunjukkan komitmen Kabupaten Badung dalam memaksimalkan potensi sumber pendapatan daerah melalui pengelolaan APBD yang progresif dan berbasis teknologi informasi. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan stabilitas APBD, tidak hanya melalui intensifikasi potensi yang ada tetapi juga melalui diversifikasi sumber pendapatan," katanya.
Sebagai informasi, kegiatan bertema 'Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Teknologi Informasi' itu dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang sekaligus menyampaikan arahan strategis terkait pengelolaan keuangan daerah secara efisien dengan dukungan teknologi informasi.
Tito menekankan pentingnya evaluasi keuangan daerah menjelang akhir tahun untuk memastikan pengelolaan keuangan yang sehat dan berdaya guna. Dia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan anggaran dikelola secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan daerah.
"Prinsipnya sederhana, bagaimana pendapatan daerah harus lebih besar dari belanja. Jika keuangan daerah dikelola secara efisien dan akuntabel, maka setiap daerah dapat lebih mandiri dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakatnya," ujar Tito.
(akd/akd)
