.webp)
PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana pembangunan bandara baru di Bali. Surat itu dikirim melalui Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).
Direktur PT BIBU Panji Sakti Erwanto Sad Adiatmoko menjelaskan surat tersebut berisi undangan agar Jokowi bisa menghadiri peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Bandara Bali Utara. Ia berharap groundbreaking bandara baru itu dilakukan sebelum masa jabatan Jokowi berakhir.
"Kami kirim surat resmi kepada Presiden untuk datang ke Bali. Kami berharap sekali bahwa beliau bisa memberikan hadiah kepada masyarakat Bali yang sudah ditunggu bertahun-tahun," kata Erwanto kepada detikBali, Jumat (31/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rencana pembangunan Bandara Bali Utara mendapat dukungan dari sejumlah tokoh puri se-Bali. Erwanto membantah pernyataan Sekda Bali Dewa Made Indra yang menyebut Pemprov Bali belum berkomunikasi dengan para tokoh masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait rencana pembangunan bandara di Kubutambahan, Buleleng, Bali, itu.
Menurut Erwanto, PT BIBU bersama tokoh puri se-Bali sudah beberapa kali bertemu Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya untuk membahas rencana pembangunan Bandara Bali Utara. Ia menyebut Mahendra sudah sempat mengunjungi lokasi calon bandara baru itu dibangun.
"Ada lima kali. Bahkan, tahun lalu pada 25 Desember 2023 saat libur Natal, kami diterima oleh Pak (Pj) Gubernur saking pentingnya masalah bandara ini. Kami diterima didampingi oleh penglingsir Puri Blahbatuh dan Tabanan," imbuh Erwanto.
Erwanto mengeklaim pembangunan Bandara Bali Utara tinggal menunggu groundbreaking. Menurutnya, masalah pendanaan, teknis, dan lokasi sudah siap semua. Adapun, bandara akan tetap dibangun di atas laut, tepatnya di pesisir Kubutambahan, Buleleng.
Terkait pendanaan, Erwanto berujar, proyek pembangunan bandara baru tersebut murni menggunakan dana investasi. Berdasarkan rancangan anggaran, proyek tersebut diperkirakan menelan dana Rp 17 triliun untuk bandara atau total Rp 50 triliun termasuk kawasan penunjang.
Erwanto menjamin pembangunan bandara baru itu tidak akan merusak tatanan masyarakat di Pulau Dewata. Dia menyebut proyek bandara tidak akan menggusur situs, pura, permukiman, maupun lahan produktif milik warga.
"Justru karena kami bangun di lautlah tidak akan menggeser tiga hal. Situs dan pura tidak akan tergeser, rumah penduduk tidak akan tergeser, lahan produktif tidak akan tergeser. Itu akan terjadi ketika kami bangun di darat," ujar Erwanto.
"Nggak berani kami gusur pura, gusur situs, kami takut kualat nanti," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekda Bali Dewa Made Indra menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali masih menunggu kebijakan pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) terkait proyek Bandara Bali Utara. Dia juga merespons banyaknya dukungan terkait pembangunan bandara baru tersebut.
Pemprov Bali, Dewa Indra berujar, belum berkomunikasi dengan para tokoh masyarakat yang mendukung proyek Bandara Bali Utara. Menurutnya, aspirasi para tokoh itu baru dia ketahui melalui media massa.
"Aspirasi yang kita sama-sama baca di media kan belum disampaikan ke Pemprov. Tetapi kami hargai kan aspirasinya untuk membangun," kata Dewa Indra di Denpasar, Jumat (31/5/2024).
(iws/gsp)
