.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memberikan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk pengendalian mobilisasi penduduk pendatang (duktang). Jumlah anggaran BKK tersebut sebesar Rp 1,7 miliar untuk empat daerah yakni Buleleng, Jembrana, Karangasem, dan Denpasar.
"Melakukan pengendalian duktang dan non permanen melalui pengawasan di pintu-pintu masuk Bali," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD-Dukcapil) Bali Putu Anom Agustina kepada detikBali, Selasa (16/4/2024).
Hal itu juga berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 5/03/D/HK/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten Buleleng, Jembrana, Karangasem, dan Kota Denpasar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anom merinci jumlah anggaran tersebut. Kabupaten Buleleng mendapatkan dana sebesar Rp 300 juta. Kemudian, Kabupaten Jembrana mendapatkan dana Rp 750 juta.
Sedangkan, Kabupaten Karangasem mendapatkan dana sebesar Rp 500 juta, dan Kota Denpasar sebesar Rp 150 juta.
Anom menjelaskan tujuan Pemprov Bali mengalokasikan dana BKK untuk pendatang. Salah satunya memberikan fasilitas dana pendamping untuk pelaksanaan tertib administrasi kependudukan di masing-masing daerah.
"Meningkatkan tertib administrasi kependudukan sehingga terwujud keamanan dan kenyamanan di wilayah Bali, menekan laju pertumbuhan penduduk dan terdatanya penduduk nonpermanen di wilayah Provinsi Bali," lanjut Anom.
Terlebih, Anom berujar, untuk mendorong penduduk untuk melengkapi kependudukan saat bepergian dan berdomisili di suatu wilayah.
"Serta perlu diadakan penjagaan di tiap pintu masuk khususnya pada pelabuhan-pelabuhan masuk wilayah Bali serta kantong-kantong padat penduduk," terangnya.
(dpw/nor)
