.webp)
Lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Italia. Kunker ke Eropa itu dilakukan di tengah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bali defisit Rp 1,9 triliun pada 2023 dan berdampak terhadap alokasi anggaran di 2024.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bali I Gede Indra Dewa Putra mengatakan kunker ke luar negeri sudah dianggarkan dari awal. "Kunker itu kan memang diprogramkan, baik dalam maupun luar negeri, ada memang programnya DPR itu," kata Indra saat dihubungi detikBali, Senin (15/4/2024).
Indra menjelaskan tujuan kunker ke negara Lo Stivale itu untuk menemui Council for Agricultural Research (CRA) dan National Institute of Agricultural Economics (INEA). Diketahui, kedua lembaga itu sudah bergabung menjadi Council for Agricultural Research and Economics (CREA).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Intinya menggali kebijakan-kebijakan yang pro petani, regulasinya apa dan sebagainya," jelasnya. Harapannya, kata Indra, kebijakan serupa bisa diterapkan di Bali.
Selain itu, kunker itu juga sebagai upaya meningkatkan hubungan bilateral mengenai kerja sama investasi, perdagangan, dan agricultural (pertanian). Para anggota DPRD juga melakukan promosi pariwisata serta sosialisasi berbagai regulasi yang ada di Bali.
Salah satu regulasi yang dipromosikan adalah kebijakan pariwisata, termasuk kebijakan kontribusi pelestarian budaya dan lingkungan bagi setiap wisatawan asing yang berkunjung ke Bali.
Indra menyebut lima anggota dewan yang kunker ke Italia berasal dari Komisi I. Sebab komisi tersebut membidangi pemerintahan. " (Kunker) dari tanggal 14 sampai tanggal 20 (April). Mungkin baru tiba ini," lanjutnya.
Mantan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Bali itu mengaku tidak hafal dengan jumlah anggaran anggota DPRD yang kunker ke luar negeri. Ia hanya memastikan jika kunker ke luar negeri itu dianggarkan jauh sebelum APBD Bali defisit.
Indra menegaskan kunker ke Italia itu tidak ada hubungannya dengan APBD Bali defisit. "Iya memang (rencana dari awal), artinya kan defisit tahun lalu. Tentu kami prioritas yang urgent-urgent lah," jelas Indra.
Seperti diketahui, ABPD Bali pada 2023 mengalami defisit sebesar Rp 1,9 triliun. Situasi itu menyebabkan Pemprov Bali tidak bisa membayar belanja penuh pada 2023 sehingga menjadi beban pada 2024.
Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra mengungkapkan realisasi APBD Bali 2023 sebesar Rp 6,7 triliun atau 93,39 persen dari yang direncanakan sebesar Rp 7,2 triliun. Hal itu diungkapkan Mahendra saat rapat paripurna DPRD Provinsi Bali pada Senin (25/3/2024).
Menurutnya, ada dua target sumber pendapatan yang tidak tercapai pada 2023. Pertama, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa pendapatan dari pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Pusat Kebudayaan Bali yang ditargetkan sebesar Rp 650 miliar.
Kedua, tidak terealisasinya pendapatan dari hasil pemanfaatan barang milik daerah sebesar Rp 560 miliar dari kerja sama pemanfaatan lahan milik Pemprov Bali di kawasan Nusa Dua dengan PT Narendra Interpacific Indonesia (PT NII). "Sehingga total kekurangan pendanaan pada APBD Tahun 2023 sekitar Rp 1,9 triliun," kata Mahendra saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di kantor DPRD Bali, Senin.
Mahendra lantas memaparkan APBD Bali pada 2023 awalnya direncanakan sebesar Rp 7,9 triliun. Namun, yang terealisasi sebesar 83,29 persen atau Rp 6,6 triliun.
Pria asal Buleleng itu menjelaskan total belanja yang tidak dapat dibayarkan atau ditunda pembayarannya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp 926,2 miliar. Walhasil, alokasi belanja sejumlah itu menjadi beban tambahan yang harus ditanggung APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.
(dpw/gsp)
