Anggota DPRD Kabupaten Bandung melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Indonesia. Itu terjadi saat Presiden Prabowo Subianto meminta efisiensi anggaran perjalanan dinas.
Mereka melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam (Kepulauan Riau) dan Kabupaten Manggarai Barat (Nusa Tenggara Timur). Kunjungan kerja tersebut dilakukan pada 17-19 Februari 2025.
Sekretaris DPRD Kabupaten Bandung, Uwais Qorni membenarkan adanya kunjungan kerja tersebut. Menurutnya, hal itu sesuai dengan renja (rencana kerja) DPRD dan hasil keputusan badan musyawarah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iya benar. Ada tugas dinas luar kota sesuai agenda yang sudah ditetapkan di renja DPRD, kemudian ditindaklanjuti hasil keputusan rapat Badan Musyawarah membahas jadwal kegiatan DPRD pada bulan Februari," ujar Uwais, kepada detikJabar, Kamis (20/2/2025).
Pihaknya menjelaskan para anggota dewan melakukan kunker ke dua lokasi berbeda. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan pengoptimalan yang nantinya akan diimplementasikan di Kabupaten Bandung.
"Komisi A dan D ke Kabupaten Manggarai Barat. Terus Komisi B dan C ke Kota Batam," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Faisal Radi Sukmana mengungkapkan, kunjungan tersebut merupakan studi banding resmi. Itu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.
"Khususnya dalam hal optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung," ujar Faisal, kepada awak media, Kamis (20/2/2025).
Menurutnya, kunjungan kerja itu bertujuan mempelajari beberapa hal di Kota Batam yang relevan dengan fungsi komisi B. Sebab, Batam mencatatkan pertumbuhan ekonomi mengesankan dengan nilai 7,5 persen dan salah satu tertinggi di Indonesia.
"Kami mempelajari strategi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ini, khususnya yang berkaitan dengan optimalisasi PAD melalui retribusi daerah. Kami menelaah bagaimana Batam memaksimalkan potensi retribusi daerah. Sehingga dapat menjadi contoh bagi Kabupaten Bandung untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat," kata Faisal.
Faisal menyebutkan di Kota Batam juga turut mempelajari pengelolaan retribusi daerah dalam bidang bangunan dan usaha. Meski perizinan bangunan PBG, IMB, dan PBB di bawah wewenang komisi A, pihaknya mengaku tetap mempelajari bagaimana sistem perizinan yang efisien di Batam berdampak positif pada peningkatan pendapatan retribusi daerah.
"Hal ini memberikan wawasan berharga bagi Komisi B dalam mengoptimalkan potensi retribusi di Kabupaten Bandung," bebernya.
Komisi B juga mempelajari sistem pengelolaan air waduk yang ada di Batam. Pasalnya di wilayah tersebut bisa menghasilkan air bersih yang siap minum.
"Sistem ini relevan bagi Kabupaten Bandung untuk meningkatkan kualitas pelayanan air minum melalui PDAM, dan kami menelaah aspek-aspek yang dapat meningkatkan efisiensi dan pendapatan PDAM," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung Tarya Witarsa mengaku kunker tersebut merupakan suatu terobosan atau inovasi dalam meningkatkan pembangunan.
"Kita bisa belajar bagaimana peningkatan pembangunan di Kota Batam yang dinilai cukup pesat. Di antaranya kita bisa mempelajari analisis strategis smart city daerah Kota Batam. Jadi kita bisa belajar dalam hal ini," kata Tarya.
Dia menegaskan kunker ke luar daerah tersebut bukan untuk jalan-jalan. Sebab tujuannya untuk mendapatkan informasi dan pembelajaran di daerah tersebut.
"Iya kunjungan kerja ke luar daerah itu, bukan untuk pelesiran. Tetapi untuk menyerap informasi yang bisa kita dapat dari luar daerah, untuk kemudian dilaksanakan di Kabupaten Bandung," bebernya.
Tarya menilai Kota Batam pembangunan infrastrukturnya pesat. Sehingga kota Batam bisa menjadi salah satu kota maju di Indonesia.
"Sehingga kita dipandang perlu melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam. Banyak informasi yang kita dapatkan dari kunjungan kerja ini, kemudian nantinya diadopsi atau diterapkan di Kabupaten Bandung," tuturnya.
Tarya menambahkan DPRD Kabupaten Bandung juga bisa mendapatkan informasi tersedianya informasi mengenai kondisi daerah berupa nature, struktur, infrastruktur, suprastruktur, dan culture di daerah beserta analisis kesiapan Kota Batam dalam merealisasikan smart city.
"Informasi lainnya yang bisa kita dapatkan dari Kota Batam itu, tersedianya analis kesenjangan (gap) beserta analisa SWOT/TOWS untuk mengidentifikasi kondisi kesiapan Kota Batam pada tiap-tiap dimensi smart city dan informasi lainnya," tuturnya.
Sementara itu dari informasi yang dihimpun, Komisi A DPRD Kabupaten Bandung melajukan kunker dengan tujuan pendalaman peran dan fungsi pengawasan DPRD terhadap evaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah dan kebijakan desentralisasi. Sedangkan Komisi D tujuan kunjungan kerjanya terkait program prioritas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025.
Komisi A dan D diketahui melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dengan harapannya adalah bisa mengoptimalkan dan diimplementasikan di Kabupaten Bandung.
(orb/orb)