.webp)
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membeberkan langkah-langkah untuk menekan angka stunting (balita kerdil) di Provinsi Bali. Salah satunya dengan menggerakkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai desa.
"Di tingkat desa ada Tim Pendamping Keluarga (TPK). Dia kan lebih tahu siapa yang hamil, siapa yang punya balita harus didampingi, sehingga kalau ada masalah dirujuk ke fasilitas kesehatan. Bisa bidan, posyandu, puskesmas, sehingga bisa terkendali," terang Inspektur Utama BKKBN Ari Dwikora Tono, dalam agenda Rapat Kerja Daerah (Rakerda) terkait penurunan angka stunting di Denpasar, Kamis (28/3/2024).
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Sarles Brabar menyampaikan ada dua kabupaten di Bali yang butuh perhatian lebih terkait stunting. Yakni, Jembrana dan Gianyar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau rata-rata ini kan hasil kabupaten dan kota belum di-launching secara resmi oleh Presiden, oleh sebab itu kami masih pakai data lama 2022 lalu, kami masih berkutat di Jembrana dan Gianyar," ujar Sarles.
Apabila data terbaru sudah keluar, Sarles melanjutkan, BKKB akan menyusun kembali langkah penanganan sesuai data tersebut. Menurutnya, pada 2023 pravalensi stunting setiap kabupaten mengalami penurunan. Tercatat, angka stunting Provinsi Bali menjadi yang terendah secara nasional, yakni 7,2 persen. Hasil ini sebenarnya sudah baik mengingat angka prevalensi nasional di atas 21 persen.
"Berarti, kabupaten akan naik, karena kontribusi kabupaten yang menurunkan provinsi. Kalau provinsi turunnya bergerak sedikit berarti kabupaten/kota itu mengalami kenaikan. Nanti kita lihat hasilnya, mungkin akan keluar awal April, ada rakornas kesehatan yang rencana akan diumumkan di sana," beber Sarles.
(hsa/hsa)
