.webp)
Beredar laporan sejumlah saksi pemilu yang dilarang masuk ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengawasi proses pemungutan hingga penghitungan suara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menepis tudingan tersebut.
Komisioner KPU RI Idham Holik mengaku tidak mendapat laporan adanya petugas PPK atau KPPS yang melarang saksi masuk ke TPS. Idham menegaskan proses pemungutan suara sudah dilakukan secara terbuka.
"Tidak ada satupun informasi dari 823.220 TPS yang mengatakan bahwa saksi dilarang masuk ke dalam TPS. Semua saksi pemilu dipersilahkan mengikuti kegiatan pemungutan hingga penghitungan suara," kata Idham di Denpasar, Bali, Sabtu (24/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Idham menjelaskan, hasil Pemilu 2024 ditentukan dari hasil rekapitulasi berjenjang. Yakni, rekapitulasi tingkat kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi, serta tingkat nasional.
Untuk itu, Idham kembali mengingatkan kepada semua peserta pemilu jika ada kecurangan hendaknya diselesaikan sesuai mekanisme penyelesaian permasalahan pemungutan dan penghitungan suara. Mekanismenya, sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
"Kalau sekiranya itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu secara administrasi, maka ditangani Bawaslu. Kalau sekiranya berkenaan perselisihan hasil pemilu, maka yang menangani Mahkamah Konstitusi," jelas Idham.
Menurutnya, kesalahan yang terjadi selama proses penghitungan dan rekapitulaai suara bervariasi. Mulai dari kesalahan mencatat perolehan suara sampai suara petugas KPPS yang tidak terlalu lantang membacakan suara sah atau tidak sah.
Karena kendala itu, Idham mencatat hingga hari ini setidaknya lebih dari 1.900 TPS se-Indonesia yang menggelar penghitungan suara ulang. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah.
"Unsur ketidaksengajaan atau human error. Itu informasi yang kami peroleh. Nah, atas rekomendasi Bawaslu, ya kami adakan penghitungan suara ulang," ujarnya.
Dilansir dari detikJatim, sejumlah partai politik dan caleg ramai-ramai mengadu ke KPU Jawa Timur karena dugaan kecurangan. Seorang caleg Nasdem Jember bernama Jumadi mencak-mencak karena perolehan suaranya diduga dijual.
Lalu, ada juga dugaan 3 Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 5 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan manipulasi suara dengan menghapus catatan perolehan suara menggunakan cairan penghapus. KPU Jember lalu melaporkan delapan petugas PPS dan PPK itu ke Bawaslu Jember.
(dpw/dpw)
