.webp)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali menyoroti adanya titik-titik di gudang logistik kotak suara yang belum difasilitasi kamera pengawas atau CCTV menjelang Pemilu 2024.
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bali I Made Supartha mengingatkan jangan sampai ada manipulasi terhadap suara rakyat dalam pemilu mendatang. Oleh sebab itu ia memberikan KPU solusi untuk mengantisipasi kecurangan.
"Tidak ada CCTV, masih belum maksimal. Nah ini kan jaminan itu baru kata-kata, baru normatif. Tapi tolok ukurnya aktualisasi fakta di lapangan secara ril dan terukur," ujar Supartha seusai rapat koordinasi dengan KPU dan Bawaslu Bali, Rabu (7/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Solusi lainnya, ia meminta ada petugas yang menjaga gudang logistik selama 1x24 jam. Sebab, komitmen itu belum ia dapatkan secara nyata dari KPU.
"Oleh karena itu kami sarankan ke penyelenggara ada petugas yang menjaga 1x24 jam," ucap politikus PDI Perjuangan itu.
DPRD, kata Suparta, saat ini betul-betul mengawasi dan mengantisipasi titik kerawanan ketika perpindahan logistik dari TPS ke PPK.
"Dalam perjalanan ini kita kawal betul, jangan sampai ada manipulasi perpindahan logistik," ungkap Wakil Sekretaris Eksternal PDIP Bali itu.
Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan memastikan tidak ada kecurangan dalam Pemilu 2024 di Bali. Ia akan memberikan sanksi tegas kepada KPU kabupaten/kota yang terbukti berbuat curang.
"Begitu ada (kecurangan) silakan laporkan. Saya akan tindaklanjuti langsung, nggak ada lagi besok dua hari saat itu kami berhentikan tidak hormat," tegasnya.
Meski melalui DKPP dulu, Lidartawan tetap akan memberikan sanksi awal berupa diberhentikan atau dinonaktifkan sebelum adanya putusan dari KPU RI.
Pun demikian, ia meyakini di Bali para penyelenggara tidak ada yag akan berbuat curang. Kepastian itu berdasarkan saat Pilpres 2019 lalu.
"Tapi saya memastikan diri saya bahwa penyelenggara di Bali itu nggak ada yang aneh-aneh, saya percaya hukum karma lah," tandasnya.
(dpw/dpw)
