.webp)
"Presiden Joko Widodo yang awalnya kita kira populis dan merakyat itu, pada periode ini justru membawa demokrasi kita ke titik nol," kata Wakil Kepala Bidang Politik, Agitasi, dan Propaganda DPD GMNI Bali Made Gerry Gunawan di Taman Kota Lumintang, Denpasar, Minggu (4/1/2024).
Gerry mengatakan diskusi sebelum nobar membahas dan menyuarakan pandangan para mahasiswa terkait berbagai penyimpangan yang terjadi pada pemerintahan Jokowi selama periode keduanya. Salah satu yang dibahas adalah polemik saat Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan batasan usia kandidat yang bertanding dalam Pilpres 2024.
Gerry mengkritik keputusan MK yang dapat memberikan jalan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres nomor urut 2. Terlepas dari itu, dirinya berharap para kandidat capres mampu memaparkan argumennya sesuai tema debat yang sudah ditentukan.
"Nanti kami kuliti. Apakah betul para kandidat akan membawa (merealisasikan) visi misinya. Mengenai kesejahteraan (yang jadi tema debat) itu sangat fundamental. Bercita-cita adanya kesejahteraan, tapi diawali pemimpin kita dengan pelanggaran konstitusi," kata Gerry.
Sebelumnya, kondisi demokrasi di masa pemerintahan Jokowi juga mendapat kritik dari sejumlah guru besar berbagai perguruan tinggi di Tanah Air. Salah satunya kritik yang dilayangkan oleh sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) lewat Petisi Bulaksumur.
Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana mengungkapkan Istana menghormati kritik tersebut. Menurutnya, kritik ditujukan untuk perbaikan pada kualitas demokrasi di Indonesia.
"Apalagi di tahun politik, jelang Pemilu, pertarungan opini pasti terjadi. Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik," ucap Ari Dwipayana, Jumat (2/2/2024), dikutip dari detikNews.
"Namun ada baiknya, kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," jelasnya.
Harapan Mahasiswa soal Debat Capres
Pantauan detikBali, nobar debat mulai didatangi puluhan mahasiswa dari berbagai kampus sejak pukul 19.00 Wita. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diskusi tentang perjalanan demokrasi Indonesia.
Para mahasiswa yang nobar menyatakan sikap berisi kegelisahan mereka terhadap kondisi demokrasi dan netralitas pemerintah pada kontestasi Pilpres 2024. Mereka juga mencurahkan isi hatinya dengan mengkritik paparan visi misi oleh para kandidat capres di sela-sela debat.
"Negara kita ini dasarnya hukum. Kemudian, soal netralitas (pemerintah) saya melihat fenomena ini apakah mungkin karena ketidakcermatan DPR dalam membuat undang-undang sehingga politisi dan pemerintah dapat bermain-main dalam undang-undang pemilu," kata I Wayan Satria Pratama Bayu Negara, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
Selain mengkritik, Satria berharap para kandidat capres menjelaskan semua argumen dengan jelas dan lugas sesuai tema yang telah ditentukan. Dia mengaku tidak ingin melihat para kandidat saling sindir ketimbang fokus pada tema debatnya.
"Saya harap para kandidat capres dapat menyampaikan gagasannya lebih rinci sehingga masyarakat sebagai pemilih dapat memilih bagaimana mereka (para kandidat) membawa bangsa ini," katanya.
Aliandra Novakov, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud), juga berharap para kandidat dapat memaparkan argumennya dengan lugas dan jelas sesuai dengan tema debat. Menurutnya, debat capres kali ini adalah penentuan bagi masyarakat untuk mendapat referensi calon pemimpin yang akan dipilih pada 14 Februari mendatang.
"Apa yang menjadi permasalahan di negeri ini bisa kita carikan solusinya. Kami juga berharap mereka (para kandidat capres) bisa fokus (ke tema debat) daripada harus sikut-sikutan. Saya pribadi berharap para kandidat benar-benar menyejahterakan masyarakat dan kebudayaan. Jangan ada lagi penindasan terhadap minoritas," kata Aliandra.
Sebagai informasi, debat capres kelima yang diikuti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto menjadi yang terakhir sebelum pencoblosan pada 14 Februari 2024. Debat mengusung tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.
(hsa/iws)
