.webp)
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden dan menteri boleh ikut kampanye dan memihak di pemilu. Cak Imin meminta Jokowi belajar dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Cak Imin mengeklaim, saat Pileg 2014, SBY memilih mengajukan cuti untuk berkampanye memenangkan Partai Demokrat.
"Kalau berpihak harus cuti segera. Kami hormati pada Pak SBY, dan Pak Jokowi tolong belajar dari Pak SBY," ujar Cak Imin di Kuta, Badung, Bali, Jumat (26/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pun demikian, ia merasa sedih jika presiden menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu paslon di Pilpres 2024.
Sebelumnya, ia sempat mengatakan kenetralan seorang presiden saat pidato di depan pendukungnya dalam acara Silaturahmi dan Konsolidasi Silaturahmi dan Konsolidasi Relawan Basra AMIN (Bali Satu Suara untuk AMIN).
Dalam pidatonya, ia heran ketika presiden yang menunjukkan sikap tidak netral dalam kontestasi Pilpres 2024.
"Jadi presiden itu kemarin menyampaikan boleh kampanye, tapi semuanya protes nggak ada yang nggak protes. Kecuali orang Bali nggak protes," kata Ketum PKB itu.
Menurutnya, protes dari masyarakat itulah yang menunjukkan suara perubahan itu nyata dan menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia.
Kemudian, ia juga menyinggung respons dari istana yang mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi disalahpahami. Menurutnya, presiden adalah lembaga tertinggi di suatu negara, bukan hanya politiknya saja yang tinggi.
"Tetapi presiden harus mengayomi dan berpihak kepada seluruh rakyat tanpa membedakan satu dengan yang lainnya," ungkap Imin.
Pernyataan Jokowi
Sebelumnya Presiden Jokowi melontarkan pernyataan kalau presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Jokowi mengatakan kampanye boleh dilakukan oleh presiden hingga menteri asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024). Jokowi awalnya menjawab pertanyaan wartawan terkait menteri yang menjadi bagian dari timses paslon capres-cawapres.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa begini nggak boleh, berpolitik boleh, menteri juga boleh," tambahnya.
(dpw/nor)
