.webp)
Kode angka 2 itu dilemparkan Amran saat kunjungan kerja di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kode-kode yang dilemparkan Amran itu bahkan bisa mencapai puluhan kali.
Pertama, saat Amran memimpin gerakan tanam padi di Desa Batujai, Lombok Tengah. Kedua, saat Mentan memberikan penyuluhan pertanian yang dihadiri ribuan orang di Kantor Bupati Lombok Tengah pada Kamis (25/1/2024).
Awalnya, Amran menceritakan kondisi dunia yang tengah berhadapan dengan kemarau panjang atau El Nino. "Kita dapat El Nino, yang teritnggi. Ini terjadi penanaman mundur, dua bulan, ingat dua bulan, jangan goyah ini dua, dua bulan mundur," ujarnya.
Kondisi tersebut, Amran mengatakan, membuat Indonesia harus mengimpor bahan pangan. Padahal, saat itu, dia melanjutkan, ada 22 negara yang menyetop ekspor pangan. Pernyataan Amran itu disampaikan sembari jarinya mengisyaratkan angka dua.
Puluhan kali Amran memberi penekanan terhadap angka dua. Saat Amran memanggil petani untuk menyampaikan persoalannya, dia juga meminta dua orang untuk maju.
"Dua orang maju karena saya buru-buru, karena saya harus ke Sumbawa. Dua saja. Siapkan dua pertanyaan setiap orang, dua saja," ujar Amran.
Hal yang sama terjadi saat Amran memberi penyuluhan pertanian di Kantor Bupati Lombok Tengah. Berkali-kali dia memberi kode pada angka 2.
Tanggapi Pernyataan Jokowi
Amran juga buka suara perihal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden dan jajaran menteri boleh berkampanye dan memihak di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Amran mengeklaim dirinya fokus bekerja saja sebagai menteri pertanian.
"Tanggapan saya, bagaimana kita bisa swasembada dan eskpor kembali," kata Amran.
Menurut Amran, jika dirinya seorang ketua umum partai, dia akan ikut menjelaskan ihwal pernyataan Jokowi tersebut. "Kalau saya ketua partai, boleh tanya. Tagih saya, tagih statement (pernyataan) saya," ungkapnya.
Jokowi Sebut Presiden-Menteri Boleh Kampanye dan Memihak
Sebelumnya Presiden Jokowi melontarkan pernyataan kalau presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Jokowi mengatakan kampanye boleh dilakukan oleh presiden hingga menteri asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024). Jokowi awalnya menjawab pertanyaan wartawan terkait menteri yang menjadi bagian dari timses paslon capres-cawapres.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa begini nggak boleh, berpolitik boleh, menteri juga boleh," tambahnya.
(dpw/mor)
