.webp)
Calon presiden (capres) Anies Baswedan mengkritisi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur bisa menimbulkan ketimpangan baru. Begini pernyataan lengkap Anies.
Dilansir dari detikFinance, pernyataan itu disampaikan Anies dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah yang disiarkan online, beberapa hari lalu. Dia menyebut pembangunan IKN Nusantara tidak akan membuat pemerataan di Indonesia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpendapat pembangunan IKN justru berpotensi menciptakan ketimpangan di daerah-daerah sekitarnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjawab kritikan Anies soal ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang IKN tadi, ketika tujuan membangun kota baru adalah dengan alasan pemerataan maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia, tidak," ujar Anies, dikutip detikFinance, Rabu (29/11/2023).
Menurut Anies, jika ingin meningkatkan pemerataan di Indonesia, maka perlu mengembangkan kota-kota kecil dan menengah, bukan membangun satu kota baru di tengah hutan.
"Kalau mau memeratakan Indonesia maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah jadi besar, di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun 1 kota di tengah-tengah hutan," sebutnya.
"Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung," tambahnya.
Menurutnya, ada permasalahan yang perlu dikaji secara serius. Dia mengatakan daripada membangun satu kota baru, ia berpendapat lebih baik membesarkan semua kota di seluruh Indonesia.
Jokowi Jawab Kritikan Anies
Presiden Jokowi menjawab pernyataan Anies Baswedan yang menyebut Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal menimbulkan ketimpangan baru. Menurut Jokowi, IKN justru menghilangkan ketimpangan akibat Jawasentris.
"Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawasentris,"ujar Jokowi di Hutan Kota JIEP, Jaktim, Rabu (29/11/2023), dikutip dari detikNews.
Menurut Jokowi, kehadiran IKN diharapkan bisa menciptakan pemerataan ekonomi yang Indonesiasentris. Sebab, selama ini gerakan ekonomi mayoritas dikuasai Pulau Jawa.
"Kami ingin Indonesiasentris, karena kita ingat 58% PDB ekonomi ada di Jawa, 58% dari 17 ribu pulau yang kita miliki, 58% itu ada di Pulau Jawa, sehingga kita ingin Indonesiasentris," ungkap Jokowi.
"Ada di pulau lain juga pertumbuhan ekonomi, di pulau lain selain Jawa juga ada titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk. Populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17 ribu, yang lainnya mestinya ada pemerataan," imbuhnya.
Dia menyebut IKN akan menimbulkan pemerataan ekonomi dan pemerataan penduduk. Namun, kata Jokowi, hal itu tak bisa dilakukan dalam waktu cepat.
"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang," ujarnya.
Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!
(dpw/gsp)
