Pro Kontra Penyebaran Nyamuk Wolbachia-UMP Bali 2024 Naik Rp 100 Ribu

Terpopuler Sepekan

Pro Kontra Penyebaran Nyamuk Wolbachia-UMP Bali 2024 Naik Rp 100 Ribu

Tim detikBali - detikBali
Minggu, 26 Nov 2023 21:50 WIB
woman hand showing envelope and Indonesia rupiah money
Ilustrasi gaji (Foto: Getty Images/iStockphoto/melimey)
Denpasar -

Sejumlah peristiwa di Bali menjadi perhatian pembaca detikBali dalam sepekan terakhir. Salah satunya terkait pro kontra penyebaran nyamuk wolbachia di Pulau Dewata. Penerapan metode yang diklaim dapat mengantisipasi wabah demam berdarah dengue (DBD) itu akhirnya ditunda.

Berikutnya, ada pula terkait kecelakaan minibus yang menewaskan enam orang rombongan pemedek di perbatasan Bangli-Karangasem, Kamis (16/11/2023). Sopir minibus maut tersebut akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Bali 2024 sebesar Rp 100 ribu juga turut mendapat sorotan dari pembaca. Simak ulasan berita Bali terpopuler sepekan berikut ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Pro Kontra Penyebaran Nyamuk Wolbachia di Bali

Rencana penyebaran telur nyamuk wolbachia di Bali terpaksa ditunda karena menuai pro dan kontra di masyarakat. Padahal, semula telur nyamuk itu akan disebar di Denpasar pada Senin (13/11/2023) dan Buleleng pada Minggu (12/11/2023).

Adapun, nyamuk wolbachia diklaim mampu menekan penyakit DBD. Lantaran dibatalkan, jutaan telur nyamuk wolbachia yang disiapkan untuk disebar di Denpasar dan Buleleng pun dihancurkan karena memiliki masa simpan yang singkat.

ADVERTISEMENT

Save the Children sebagai penyelenggara menyebut penyebaran nyamuk ber-wolbachia itu adalah amanat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Direktur Humanitarian & Resiliensi Save the Children Indonesia Fadli Usman menjelaskan dasar penyelenggaraan program tersebut di Bali, yakni dari amanat Kemenkes RI tanggal 1 Oktober 2021.

"Dalam perjalanannya WMP melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan Save the Children meneruskan kerja sama itu," ujar Fadli, Selasa (21/11/2023).

Ia mengeklaim telah memiliki MoU dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait penyebaran telur nyamuk wolbachia. Tetapi karena ada arahan untuk ditunda penyebarannya, maka kegiatan tersebut belum dilakukan.

"Lalu Wali Kota (Denpasar) dalam tahapan tanda tangan dan (Pemerintah) Provinsi sudah kami upayakan sejak zaman Pak Wayan Koster sampai PJ Gubernur sedang dalam upaya tanda tangan MoU," terangnya.

Fadli memahami munculnya pro kontra terkait rencana penyebaran telur nyamuk wolbachia di Bali. Menurutnya, perlu sosialisasi yang masif agar masyarakat mendapatkan informasi yang komprehensif tentang metode tersebut.

2. Minibus Maut Tewaskan 6 Orang, Sopir Tersangka

Polisi memeriksa minibus maut yang menewaskan enam orang di Rendang, Karangasem.Polisi memeriksa minibus maut yang menewaskan enam orang di Rendang, Karangasem. Foto: I Wayan Selamat Juniasa/detikBali

I Gede Dana, sopir minibus maut yang menewaskan enam orang pemedek (orang yang akan melakukan persembahyangan) di perbatasan Bangli-Karangasem ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (21/11/2023). Penetapan tersangka dilakukan setelah Polres Karangasem melakukan penyidikan dan meminta keterangan saksi dan sopir minibus.

"Sopir baru saja kami tetapkan sebagai tersangka setelah tadi siang kami melakukan gelar perkara. Yang bersangkutan sudah langsung kami tahan mulai hari ini di Polres Karangasem," kata Kasat Lantas Polres Karangasem AKP I Komang Sapta Pramana, Selasa (21/11/2023).

Terungkap, jumlah penumpang minibus tersebut ternyata dikendarai dengan kondisi overload atau kelebihan muatan. Adapun, kapasitas minibus tersebut seharusnya maksimal 12 orang. Namun, yang ada di dalam minibus saat kejadian ada sebanyak 15 orang.

Satlantas Polres Karangasem juga telah memeriksa kondisi minibus maut tersebut. Hasilnya, minibus berpelat nomor DK 7075 SY itu tidak layak jalan.

"Beberapa onderdil dalam minibus tersebut merupakan bawaan asli dari pabriknya, jadi otomatis sudah sangat lama jika melihat tahun keluaran kendaraan. Bahkan beberapa item sudah kocak (kopong) dan tidak berfungsi secara maksimal," kata Sapta Pramana, Kamis (23/11/2023).

Rem minibus tersebut sebenarnya masih berfungsi. Hanya saja, rem tangan sama sekali tidak ditemukan dalam minibus.

I Gede Dana disangkakan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebabkan orang meninggal dunia dan luka berat. Ia terancam hukuman paling lama 6 tahun penjara.

3. UMP Bali Naik Rp 100 Ribu

UMP Bali pada 2024 naik sebesar Rp 100 ribu atau menjadi Rp 2.813.672. Kenaikan itu hanya sebesar 3,68 persen dari UMP Pulau Dewata 2023 sebesar Rp 2.713.672.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan menjelaskan UMP 2024 akan mulai berlaku pada 1 Januari tahun depan untuk karyawan/buruh yang sudah bekerja minimal setahun. "Melihat kondisi di Bali yang ada secara umum, maka kawan-kawan bisa bersepakat (persentase kenaikan UMP) di 3,68 (persen)," katanya di Denpasar, Senin (20/11/2023).

Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) menilai kenaikan UMP Bali 2024 yang hanya Rp 100 ribu itu masih kecil. Kenaikan upah itu, jika dibagi dalam 12 bulan, bahkan tak sampai Rp 10.000.

"Sangat kecewa dengan angka kenaikan sebesar itu, karena kenaikan itu tidak sesuai kondisi riil yang terjadi di lapangan. Fakta sederhananya beras aja naik hampir 28 persen," kata Sekretaris FSPM Bali Ida I Dewa Made Rai Budi, Selasa (21/11/2023).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali I Ketut Juliartha juga menganggap kenaikan UMP Bali 2024 tidak masuk akal. Menurutnya, kenaikan upah itu tidak realistis jika dibandingkan dengan melambungnya harga bahan pokok.

"Jika dilihat dari kenaikan bahan pokok seperti beras, gula, dan bahan makanan lainnya tentu ini (kenaikan UMP) sangat kecil," ujar Juliartha, Selasa.

Ia menilai kenaikan UMP yang hanya Rp 100 ribu dibandingkan tahun lalu belum mampu untuk mensejahterakan pekerja di Pulau Dewata. Tak hanya itu, Juliartha menyebut rumus untuk menghitung kenaikan UMP juga kurang tepat.

Contohnya, saat inflasi Bali 2,4 persen, kenaikan harga beras mencapai 11 persen. Padahal, kenaikan harga beras akan mengungkit kenaikan harga bahan pokok lainnya. "Kondisi ini menyebabkan banyak pekerja Bali yang hidup pas-pasan," tutur politikus Gerindra tersebut.




(iws/nor)

Hide Ads