Yasonna Terpilih Jadi Presiden AALCO ke-61: Kehormatan Bagi Indonesia

Yasonna Terpilih Jadi Presiden AALCO ke-61: Kehormatan Bagi Indonesia

Tim detikBali - detikBali
Selasa, 17 Okt 2023 10:59 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pimpin rapat persiapan AALCO ke-16 di Nusa Dua, Bali, Kamis (28/9/2023). (Kanwil Kemenkumham Bali)
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (Kanwil Kemenkumham Bali)
Nusa Dua -

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly terpilih menjadi Presiden The 61st Asian African Legal Consultative Organization (AALCO) Annual Session. Yasonna akan memimpin persidangan forum itu selama lima hari ke depan.

Terpilihnya Yasonna sebagai Presiden merupakan hal yang spesial mengingat Indonesia menjadi salah satu negara pendiri AALCO. Apalagi tahun ini Indonesia terpilih menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan forum AALCO yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali.

Kedudukan ini diserahkan oleh Presiden Sesi Tahunan AALCO ke-60, Uma Shekar, yang memimpin persidangan pada tahun sebelumnya di India.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini merupakan kehormatan bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sesi Tahunan AALCO ke-61, yang menjadi ketiga kalinya bagi Indonesia sebagai tuan rumah," ujar Yasonna melalui keterangan tertulis yang diterima detikBali, Selasa (17/10/2023).

Adapun, Asia Africa Legal Consultative Organization (AALCO) ke-61 di Bali akan membahas agenda-agenda yang selama ini telah dibahas pada sesi-sesi tahun sebelumnya, serta usulan baru dari negara-negara anggota AALCO. Sebagai tuan rumah, Indonesia juga secara aktif mengajukan usulan agenda baru yaitu terkait pembentukan Asset Recovery Expert Forum di antara negara-negara Asia-Afrika.

ADVERTISEMENT

Isu lain yang didorong Indonesia untuk dibahas dalam sesi tahunan AALCO tahun ini adalah isu illegal fishing yang diharapkan dapat menjadi perhatian negara Asia-Afrika dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir.

Diketahui, AALCO lahir dari pertemuan bersejarah KTT Asia-Afrika yang digelar pada tahun 1955 di Bandung, untuk membicarakan masalah hukum agar memperoleh posisi bersama yang dapat disampaikan pada berbagai pertemuan internasional seperti pertemuan PBB.

"Sudah waktunya bagi kita untuk tidak hanya membahas masalah-masalah hukum, namun juga merefleksikan hasil Konferensi Asia-Afrika beserta prinsip-prinsipnya untuk terus memandu upaya kita bersama. Sesi tahunan ini merupakan bukti komitmen kita terhadap visi Asia dan Afrika, bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik," pungkas Yasonna.




(dpw/dpw)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads