.webp)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut groundbreaking proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) Bali ditargetkan dimulai awal 2024. Menurutnya, kajian terkait proyek ini sudah lama dilakukan. Hanya saja, terhenti karena pandemi COVID-19. Kini, pemerintah ingin melanjutkannya.
"Kami berharap groundbreaking itu early next year. Awal tahun depan bisa groundbreaking, karena itu studinya lama dilakukan, tapi terhenti COVID-19," ujar Luhut di Istana, Jakarta Pusat, dilansir detikFinance, Rabu (27/9/2023).
Luhut menyebut proyek LRT Bali menjadi penting karena Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai diperkirakan melayani 24 juta penumpang pada 2026. "Tahun 2026 itu Airport Ngurah Rai akan stuck karena penumpang akan 24 juta pada waktu itu," bebernya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sesuai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Luhut, studi kelayakan proyek LRT Bali juga dilanjutkan. LRT Bali bakal membentang sepanjang 20 kilometer (km) dari Bandara I Gusti Ngurah Rai sampai ke Canggu.
"Tadi Presiden putuskan kami lakukan studi lanjutan untuk LRT di Bali dari lapangan terbang sampai kepada Seminyak dan kalau perlu nanti terus sampai ke Canggu itu 20 kilometer," imbuh Luhut.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) mengungkapkan LRT di Bali bakal dibangun di bawah tanah alias underground. Alasannya, ada banyak aturan pembangunan di Pulau Bali yang mesti dihormati dalam melakukan pembangunan. Di antaranya, bangunan yang tidak boleh tinggi dan juga tidak boleh menggusur pura.
Dishub Bali Pesimistis
Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali justru pesimistis megaproyek LRT di Pulau Dewata dapat terlaksana tahun depan. Kepala Bidang Keterpaduan Moda Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali I Kadek Mudarta mengatakan proyek LRT tidak mungkin dimulai pada 2024.
Mudarta belum dapat memastikan kapan, karena masih banyak kendala yang harus diselesaikan. "Belum. Kalau pada 2024 rasanya tidak memungkinkan. Kami harus realistis," kata Mudarta di Seminyak, Kuta Utara, Rabu (27/9/2023).
Menurut Mudarta, kendala pertama yang membuat proyek LRT di Bali tidak dapat dieksekusi adalah soal studi kelayakan. Saat ini, studi kelayakan baru selesai dilakukan pada rute fase (section) 1b, yakni dari Central Parkir di Kuta hingga ke Seminyak.
Mudarta tidak menjelaskan secara rinci terkait hasil studi kelayakan fase 1b. Yang pasti, studi kelayakan fase 1b itu mencakup peta perjalanan kereta LRT secara rinci, dengan dua titik di Central Parkir Kuta dan Seminyak tersebut.
"Artinya, dari studi kelayakan itu akan menentukan (kereta LRT berjalan) lewat mana dan sebagainya. Tapi titik-titiknya dari Central Parkir sampai Seminyak, yang merupakan salah satu bagian dari yang panjang (total rute sejauh 20 kilometer)," kata Mudarta.
Kemudian, soal pendanaan. Mudarta mengakui kemampuan finansial Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tidak mampu menutup keseluruhan biaya membangun LRT di Bali. Total yang dibutuhkan untuk membangun LRT di rute fase 1b tersebut diperkirakan memakan biaya sekitar Rp 7 triliun.
"Saya nggak hapal (kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Bali). (Kalau proyek LRT sendiri butuh biaya) butuh triliunan. Saya nggak hapal angkanya. Kalau nggak salah, section 1 itu (butuh) US$ 590 juta. Mungkin kalau dikonversi itu tujuh triliun (Rp 7 triliunan). Itu baru satu section. Total investasinya belasan triliun," jelasnya.
Kendala berikutnya yang dihadapi adalah upaya Pemprov Bali untuk balik modal belasan triliun rupiah yang telah dihabiskan untuk proyek tersebut. Yakni, bagaimana pemerintah Bali dapat mengembalikan modal awal dan menutup biaya operasional.
DPRD Bali Minta Bangun Fasilitas Pejalan Kaki
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana merespons rencana pembangunan LRT bawah tanah di Pulau Dewata. Ia meminta pembangunan LRT bawah tanah itu memperhatikan fasilitas bagi pejalan kaki. Termasuk dengan menyiapkan pedestrian yang baik dan nyaman.
"Menurut saya, fasilitas berjalan kaki yang baik dan terkoneksi mendahului terkait LRT," kata Adhi Ardhana, Rabu (27/9/2023).
Adhi menilai keberadaan LRT akan berhasil jika diimbangi dengan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik itu. Ia meminta fasilitas LRT terkoneksi dengan titik-titik tujuan warga. "Tentu agar trase yang direncanakan harus memiliki tingkat keberminatan tinggi," imbuh politikus PDI Perjuangan itu.
MTI Sebut Rencana Tarif LRT Bali Kemahalan
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut tarif LRT Bali diusulkan sebesar US$ 1-2 atau sekitar Rp 15-31 ribu (kurs Rp 15.500). Rencana tarif LRT Bali itu dinilai terlalu mahal. Organisasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) pesimistis LRT Bali bakal diminati, meski dengan tarif murah sekalipun.
"Di Bali itu masyarakatnya belum terbentuk membiasakan menggunakan angkutan umum. Jangankan tarif segitu, yang lebih murah pun nggak mau pakai di sana," ujar Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan MTI Pusat Djoko Setijowarnoi, Rabu (27/9/2023).
Dia menilai kesadaran masyarakat Bali menggunakan transportasi umum sangat rendah. Djoko juga menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sangat memaksa agar LRT dibangun. Dia pun mencontohkan bus Trans Metro Dewata (TMD) yang sampai sekarang minim peminat.
"Ditambah Pemdanya nggak peduli, itu saya sudah beri masukan nggak usah dibangun (LRT) di Bali itu mahal nanti," ucapnya.
Djoko mengkhawatirkan LRT akan mangkrak. Terlebih, Pemprov Bali tidak ikut menyubsidi megaproyek tersebut. "Mau dibangunnya gimana dia? Lewat bawah tanah? Lebih mahal lagi biayanya, pakai duit siapa itu? Pakai duit negara, ya rugilah," tegas dosen Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata Semarang itu.
Djoko juga menyangsikan rute LRT Bandara Ngurah Rai-Canggu bakal efektif. Dia meyakini jika tidak semua wisatawan asing ingin ke Canggu.
Ia menilai antusiasme warga Jakarta dan Bali dalam penggunaan transportasi umum berbeda. Ia menganggap masyarakat Jakarta sudah terbiasa dari awal menggunakan transportasi umum. "Tapi itu pun masih macet," lanjutnya.
Djoko menyarankan Pemprov Bali memaksimalkan bus Trans Metro Dewata dan mendorong warga untuk naik angkutan publik tersebut. Menurutnya, Pemprov Bali dapat mengawalinya dengan menginstruksikan aparatur sipil negara (ASN) agar naik bus Trans Metro Dewata.
(iws/gsp)
