Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengajak Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali ngrombo atau gotong royong untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Bali. Pemerintah menargetkan persoalan kemiskinan ekstrem di Pulau Dewata selesai pada 2024.
"Saya ingin kemiskinan secara keseluruhan bisa segera dituntaskan, caranya ya dengan gerakan ngrombo," ujar Mahendra melalui siaran pers saat menerima Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma di kantor Gubernur Bali, Senin (25/9/2023).
Menurut Mahendra, sebagai lembaga keuangan yang sahamnya bersumber dari pemerintah daerah, BPD Bali memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam pembangunan. Misalkan, melalui program bedah rumah dan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung memiliki saham di BPD Bali sebesar Rp 850 miliar. Sedangkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memiliki saham sebesar Rp 719 miliar di perusahaan daerah itu.
Sudharma mencontohkan program 248 bedah rumah di Buleleng dilakukan melalui kerja sama sejumlah pihak, termasuk BPD Bali. Pembangunan satu rumah tersebut menghabiskan Rp 20 juta.
"BPD Bali membantu 30 persen," ungkap Sudharma.
Sudharma optimistis dengan gotong royong kemiskinan ekstrem sebesar 0,54 persen bisa segera dituntaskan. BPD Bali juga siap membantu pemodalan untuk kalangan milenial yang ingin menjadi pengusaha.
Sebelumnya, BPS Bali menyatakan kemiskinan di Pulau Dewata pada Maret 2023 mencapai 4,25 persen. Dari angka tersebut, sebanyak 0,54 persen merupakan golongan miskin ekstrem.
(gsp/iws)