.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung berencana membangun museum Bom Bali di Kuta, Kabupaten Badung. Meskipun di lokasi tersebut sudah berdiri monumen peringatan tragedi kelam 12 Oktober 2002.
Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan ide tersebut muncul menyusul keinginan pemerintah setempat membangun destinasi sejarah yang representatif di lokasi Bom Bali. Tapi, rencana itu masih perlu dievaluasi mengingat sejumlah kalangan menyoroti besaran anggaran program di perubahan APBD 2023.
"Kami rencana bangun museum peringatan di lokasi Bom Bali di Kuta. Bagaimana pun juga, lokasi itu saat ini jadi destinasi wisata," kata Adi Arnawa seusai rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badung dengan DPRD, Rabu (9/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adi Arnawa membocorkan rencana pembangunan museum itu setelah DPRD Badung menanyakan alokasi biaya program pengelolaan permuseuman sebesar Rp 84,5 miliar lebih. Sedangkan, besaran alokasi anggaran yang dipasang di APBD 2023 induk Rp 1,4 miliar. Adi Arnawa mengatakan TAPD akan mengevaluasi lagi.
"Perlu waktu juga karena ini di perubahan anggaran. Mungkin kami evaluasi lagi (besaran alokasi). Kami lihat dulu seperti apa. Apakah (pembangunan) bisa dilakukan atau tidak," tegas mantan Kadis Pendapatan Badung ini.
Di satu sisi, ia mengakui Pemkab Badung punya pemikiran untuk menambah destinasi wisata baru. Salah satunya destinasi wisata sejarah, dengan rencana pembangunan museum Bom Bali ini.
"Ini kan destinasi monumental, jadi bagian dari sejarah. Kami harap akan membuat orang datang ke Bali, melihat bahwa pernah ada peristiwa, jadi ingatan atas kejadian yang nanti diharapkan (bom) tidak terjadi lagi," pungkasnya.
Ketua DPRD Badung Putu Parwata sudah berdiskusi dengan eksekutif agar alokasi anggaran dipakai untuk mendanai program yang lebih krusial. Di satu sisi, Parwata membantah pemerintah kurang cermat menghitung perencanaan alokasi dana permuseuman.
"Saya kira tidak begitu (kurang cermat). Bisa saja maksudnya ada perencanaan pembangunan (museum). Namun, diskusi kami kan maksudnya kalau ada kebijakan, kepentingan lain, itu yang diprioritaskan," kata Parwata.
Menurut politikus PDIP itu, pemerintah perlu mengevaluasi kembali rancangan alokasi anggaran museum yang naik drastis sekitar Rp 83 miliar lebih itu. "Sudah disampaikan TAPD. Kalau memang belum saatnya, ya dievaluasi dulu untuk kepentingan masyarakat," ungkapnya.
(irb/iws)
