Menurut Moeldoko, rencana pembangunan Bandara Bali Utara hingga kini masih dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2045. Moeldoko pun meminta masyarakat Buleleng agar bersabar.
"Nantinya ini masuk dalam dokumen strategis rencana pembangunan jangka panjang menengah, sedang dalam pembicaraan, karena apa? Karena tadi itu dilihat dari berbagai kajian memang diperlukan bandara itu berada di sini. Kajiannya mengatakan seperti itu. ini masih masuk dalam pembahasan, lagi dibahas sekarang," kata Moeldoko, ditemui seusai acara, Kamis.
KSP Moeldoko menegaskan terhambatnya pembangunan bandara di Buleleng bukan hanya karena persoalan politik sebagaimana penolakan yang dilakukan oleh Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
"Bukan hanya di situ, semua dalam pembangunan itu kan ada persoalan-persoalan sosial, persoalan politik persoalan budaya, dan seterusnya. Tadi sudah disampaikan," jelasnya.
Dalam silaturahmi tersebut, KSP Moeldoko juga mendengar banyak aspirasi dari tokoh masyarakat di Buleleng yang ingin pembangunan Bandara Bali Utara dilanjutkan. Beberapa di antaranya menginginkan Bandara Bali Utara dibangun di atas pantai atau offshore airport di Kubutambahan.
Ia pun berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada PresidenJokoWidodo (Jokowi). "Yang jelas saya datang ke sini, saya sudah mendengarkan dengan baik. Saya sudah paham, apa yang teman-teman semuanya harapkan, nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti Iwan Herwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo mengaku optimistis Bandara Bali Utara tetap akan dibangun.
"Seperti yang disampaikan tahun 2026 Bandara Ngurah Rai sudah stag, jadi kita butuh alternatif. Satu-satunya alternatif ya bandara bali utara dan kami yakin presiden akan mendengarkan aspirasi masyarakat Kubutambahan," jelasnya
(nor/hsa)