.webp)
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sedang menyiapkan sejumlah opsi yang akan ditempuh untuk menerapkan penghapusan pegawai honorer pada 28 November 2023. Namun, satu hal yang berupaya dihindari adalah PHK massal.
"Iya kami sudah menyiapkan opsi sebagaimana arahan presiden. Sedang kami rumuskan. Mudah-mudahan sebelum November nanti rumusannya sudah selesai," kata Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Jumat (7/7/2023).
Abdullah Azwar Anas mengungkapkan hal itu seusai menghadiri acara MenPAN-RB mengajar ASN lingkungan Pemkab Tabanan yang berlangsung di Gedung Kesenian I Ketut Maria.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sudah koordinasi dengan Asosiasi Bupati, Wali Kota, dan Gubernur," imbuhnya.
Menurutnya, KemenPAN-RB telah berkomunikasi dengan perkumpulan kepala daerah kabupaten/kota dan provinsi tersebut untuk mencari jalan tengah. "Kalau tidak, ada PHK massal ini," ujar mantan Bupati Banyuwangi ini.
Sayangnya, ia tidak membeberkan opsi apa saja yang sedang disiapkan tersebut. Selain itu, ia juga mengungkapkan opsi-opsi tersebut pastinya tidak menggembirakan bagi sebagian pihak.
"Tentunya, prinsipnya adalah kami tidak ingin ada PHK massal. Itu harus dihindari," tegasnya.
Dan yang kedua, sambung Abdullah Azwar Anas, penghapusan honorer ini tidak boleh ada pembengkakan anggaran yang signifikan. "Ketiga, tidak ada pengurangan pendapatan dari non-ASN," katanya.
Ia juga mengaku tidak mudah untuk menuntaskan persoalan tenaga non-ASN. Khususnya pegawai honorer. Meskipun, kebijakan ini telah melalui masa transisi sejak 2018 lalu.
"Ternyata dari 400 ribuan orang (pegawai honorer), bukannya semakin berkurang justru makin bertambah menjadi 2,4 juta orang," sebutnya.
(hsa/hsa)
