.webp)
Pemerintah memberikan jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) bagi tenaga honorer. Namun, jamsostek terbatas hanya untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian Perlindungan Berupa Manfaat Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah.
Mengutip detikFinance, Sabtu (15/4/2023), beleid itu diteken oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas pada 30 Maret 2023 dan diundangkan pada 5 April 2023.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam aturan itu termaktub bahwa PNS dan non-PNS akan menerima sejumlah jaminan sosial. Untuk non-PNS, jaminan akan berakhir jika peserta diputus hubungan perjanjian kerja.
Adapun jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian akan disediakan oleh penyedia jasa pemerintah yang diperhitungkan dalam nilai kontrak pengadaan.
Sekadar informasi, operator jaminan perlindungan kesehatan pemerintah adalah BPJS Kesehatan. Sedangkan jaminan di luar kesehatan akan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Program perlindungan tersebut efektif berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku sampai dengan 28 November 2023.
"Program perlindungan bagi pegawai non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan 28 November 2023," tulis aturan tersebut.
(BIR/irb)
