.webp)
Ribuan massa tersebut terdiri dari para laki-laki, perempuan hingga anak muda. Mereka menyuarakan agar eksploitasi terhadap kawasan suci Pura Gumang dihentikan. Dalam menyuarakan aspirasi mereka juga membawa beragam poster dan banner bertuliskan penolakan soal resort.
Warga yang datang juga berteriak agar Bupati Karangasem I Gede Dana datang untuk menemui mereka. Sayang, Bupati sedang ada acara ke luar kabupaten, sehingga yang menerima aspirasi ribuan warga tersebut Wakil Bupati (Wabup) Karangasem I Wayan Artha Dipa.
Salah seorang perwakilan warga Bugbug bernama I Komang Ari Sumartawan kepada para awak media mengaku kurang puas dengan pertemuan tersebut. Sebab, tidak ada titik terang.
Wabup Artha Dipa hanya mengatakan akan membahas perizinan pembangunan resort yang dianggap belum lengkap. Termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari Kementerian Lingkungan Hidup.
"Jika memang dari sisi perizinannya belum lengkap seharusnya Pemkab bisa bersikap tegas, hentikan dulu pembangunan resort tersebut sampai izin yang belum terpenuhi bisa diselesaikan dulu," kata Sumartawan.
Sumartawan juga mengaku gelombang penolakan terhadap pembangunan resort tersebut sudah muncul sejak setahun lalu. Bahkan, sudah dua kali menyampaikan aspirasi ke pemerintah. Namun, sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang jelas. Padahal, pembangunan resort terus berjalan.
Sementara itu, Wabup Artha Dipa membenarkan salah satu perizinan dalam pembangunan resort belum dipenuhi. Namun, dia menyebut belum bisa mengambil tindakan apapun karena akan dirapatkan dulu.
"Nanti akan kami rapatkan dulu terkait hal ini dengan Bupati Karangasem untuk dapat kami ambil langkah selanjutnya. Semoga nanti ada solusinya yang tepat," kata Artha Dipa.
Setelah melakukan aksi di depan Kantor Bupati Karangasem, ribuan massa bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Karangasem untuk menyuarakan hal yang sama. Kedatangan massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Karangasem I Wayan Suastika dan dua wakil rakyat yang berasal dari Desa Bugbug, yaitu I Nengah Suparta dan I Komang Mustika Jaya.
Terkait hal tersebut Suastika mengaku akan segera melakukan rapat dengan seluruh anggota DPRD dan juga berkoordinasi dengan Bupati Karangasem untuk mencari solusi yang tepat.
"Secepatnya kami akan berkoordinasi dengan Pemkab Karangasem terkait persoalan ini. Kami lembaga dewan juga sebagai pengawas akan memastikan terkait proses perizinannya seperti apa. Karena investor juga harus mematuhi peraturan yang berlaku," kata Suastika.
(hsa/nor)
