.webp)
Gubernur Bali Wayan Koster menyebut akan menggelar rapat dalam waktu dekat terkait rencana pembangunan transportasi publik berupa lintas raya terpadu (LRT). Rapat tersebut akan digelar bersama Direktorat Jenderal (Dirjen) Kereta Api dan DPT Sarana dan Prasarana Bappenas.
"Dalam waktu dekat akan rapat bersama Pak Dirjen Kereta Api dan DPT Sarana dan Prasarana Bappenas untuk LRT," kata Koster di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (12/5/2023).
Terkait rencana LRT tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali dan pengamat politik ikut buka suara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. DPRD Bali Sarankan Pembangunan Pakai Skema KPBU
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana menyarankan pembangunan lintas rel terpadu (LRT) dibiayai dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Sebab, anggaran pembangunan angkutan massal berbasis rel itu diperkirakan mencapai Rp 10 triliun.
Adhi menjelaskan skema KPBU sebaiknya digunakan agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pulau Dewata. "Pastinya dengan pola KPBU, memang semua usaha tentu dihitung dengan tepat, agar nanti saat pelaksanaan akhirnya tidak menemui masalah," tuturnya kepada detikBali, Jumat (12/5/2023).
Adhi mengingatkan agar pemerintah Bali tidak keliru memilih badan usaha jika memutuskan skema KPBU digunakan untuk mendanai pembangunan LRT. Tujuannya, agar proyek kereta ringan itu tidak mangkrak.
"Pemerintah bertugas merencanakan dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan dunia usaha berhitung untuk dapat mengerjakan sekaligus mendapatkan modal kerja serta berusaha bersama," tutur politikus PDI Perjuangan itu.
2. Keraguan dan 4 Tantangan Bangun LRT di Bali
Pengamat transportasi, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setidjowarno meragukan rencana pembangunan LRT di Bali. Ia menyebut rencana LRT tersebut sejatinya sudah sejak lama, bahkan studi kelayakan juga telah dilakukan.
"Ya dari dahulu (LRT di Bali) rencana terus. Studi kelayakan juga sudah lama (dilakukan). Sekarang, berani membangun apa nggak," kata Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setidjowarno kepada detikBali, Jumat (12/5/2023).
Di sisi lain, Djoko berpandangan, apabila Pemprov Bali memang serius akan mengeksekusi proyeknya tersebut, ada empat hal yang harus diperhatikan. Antara lain, soal konsep operasional LRT, kesiapan anggaran, kebutuhan masyarakat, dan penertiban jumlah kendaraan pribadi di jalanan Bali.
Djoko menjelaskan ada beberapa operasional LRT. Yakni akan dibangun di atas tanah, melayang (elevated), atau di bawah tanah (subway). Konsep itu nantinya berkaitan dengan tinggi rendahnya biaya atau anggaran yang diperlukan.
Djoko mengatakan pembangunan LRT dengan anggaran paling murah adalah dibangun di atas tanah. Biaya yang dianggarkan, bisa jadi hanya di kisaran Rp 1 triliun atau sepersepuluhnya saja.
Kemudian, pembangunan LRT dengan konsep atau jenis melayang (elevated). Djoko menjelaskan dengan anggaran Rp 10 triliun, panjang rute LRT yang dapat dibangun adalah 20 kilometer, dengan perkiraan anggaran sebesar Rp 500 miliar per kilometernya.
Pilihan konsep atau jenis LRT yang terakhir adalah dengan dibangun di bawah tanah. Tanpa menyebut nominal yang harus dianggarkan, Djoko menuturkan bahwa konsep pembangunan LRT bawah tanah adalah yang termahal.
"Kalau bawah tanah (di dalam terowongan), (biayanya) mahal. Saya lupa perbandingan (jumlah anggaran dibanding jenisLRT lain). Tapi kalau di dalam terowongan, itu mahal," tegasnya.
Selain soal jenis dan konsep LRT, Djoko juga menyarankan agar Pemprov Bali melakukan pembenahan di aspek lain. Salah satunya, dengan mengendalikan jumlah kendaraan pribadi yang beredar di jalanan di Bali.
Menurutnya, Pemprov Bali harus berani menertibkan jumlah peredaran kendaraan pribadi, terutama, kendaraan roda dua. Karena, nantinya akan berdampak pada pemasukan daerah dari LRT tersebut.
"Bali itu menarik. Pasti ada permintaan (masyarakat terhadap transportasi publik). Masalahnya, Pemprov Bali berani nggak melakukan pembatasan kendaraan pribadi, sehingga orang mau menggunakan angkutan umum," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Bali berencana membangun LRT. Hal itu diungkapkan Gubernur Bali Wayan Koster saat bertemu dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins di Gedung Jayasabha, Denpasar, Kamis (11/5/2023).
Kereta ringan itu rencananya menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan wisata utama di Kabupaten Badung. Anggaran yang dibutuhkan untuk proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp 10 triliun.
"Yang jelas dari hasil yang keluar, perkiraan itu anggaran Rp 10 triliun untuk pembiayaan infrastruktur dan prasarananya," ujar Kepala Dinas Perhubungan Bali IGK Samsi Gunarta.
(nor/efr)
