.webp)
Hal lumrah bagi para pekerja perusahaan swasta, apalagi instansi pemerintahan mendapat jatah libur atau cuti bersama beberapa hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Tak terkecuali para pegawai instansi negara dan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemerintahan Kota (Pemkot) Denpasar.
Namun, ada pemandangan berbeda saat cuti bersama selama sepekan jelang Lebaran 2023 di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sewaka Dharma.
Sejumlah pegawai di delapan UPTD Denpasar dan 22 lembaga vertikal (BPJS, Imigrasi, Pajak, BNN, Taspen, Kejaksaan, dan Kepolisian) terlihat masih sibuk melayani warga dengan urusan administrasi dan birokrasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satunya, Gung Mas, yang bertugas sebagai verifikator Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sejatinya, UPTD di lingkungan Pemkot Denpasar tempatnya bekerja susah memberikan cuti bersama.
Hanya, cuti bersama diprioritaskan bagi pegawai LPSE yang notabene bukan warga asli Denpasar dan beragama Islam. Gung Mas tak iri. Ia menilai itu sebagai bentuk dari toleransi beragama, sama ketika semua pegawai diliburkan saat Hari Raya Nyepi pada Maret lalu.
"Ya kalau ditanya, apa nggak ingin libur, ya ingin sih. Tapi ini kan tugas. Jadi, ya memang harus masuk (kerja)," kata Gung Mas ditemui detikBali di MPP Sewaka Dharma, Kamis (20/4/2023).
Selain itu, Gung Mas mengaku sudah menjadi hal biasa ketika bertugas di saat cuti bersama beberapa jelang Lebaran pada tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, hal ini sebagai bentuk toleransi sesama pegawai yang beragama Islam.
Ditanya sudah berapa orang yang mendatangi pelayanan, ia mengaku tetap bersiaga di MPP Sewaka Dharma meskipun belum melayani warga Denpasar sejak Rabu kemarin (19/4/2023).
Dia memprediksi banyak pegawai perusahaan di bidang pengadaan barang dan jasa yang sedang memanfaatkan liburan di kampung halaman.
"Mungkin banyak masyarakat yang mengira (LPSE di MPP Sewaka Dharma) itu libur ya, jadi nggak ada (masyarakat yang datang). Kemarin juga kosong. Meskipun, (sistem pendaftaran) kami sudah online dan mungkin karena banyak perusahaan yang libur, karena kami kan pelayanan (untuk urusan) pengadaan," jelas Gung Mas.
Hal yang sama dituturkan Prilla Winda, petugas layanan informasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pemkot Denpasar. Prilla mengaku tetap bertugas melayani masyarakat sesuai instruksi dari atasan.
"Kami juga kerjanya selang-seling. Jadi, gantian. Ada yang libur, ada juga yang kerja. Nggak semua (pegawai) kerja. Ada yang hari ini masuk kerja. Ada yang besoknya baru masuk kerja, kami yang libur," terang Prilla.
Karenanya, Prilla tidak merasa terbebani dengan suasana kerja saat cuti bersama. Meski, sudah 50 orang lebih yang mendatanginya di layanan informasi Disdukcapil.
Berbeda dengan Ayu Candra yang bertugas sebagai staf pelayanan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Dia mengaku baru kali pertama bertugas dalam suasana cuti bersama Lebaran.
Ayu mengatakan untuk kali pertama berdasarkan instruksi pada surat edaran untuk semua pegawai PN Denpasar. "Kalau tahun lalu, kami dapat libur. Tahun ini ada surat edaran. Jadi, tetap harus profesional dan harus tetap kerja," katanya.
Analis Kebijakan Ahli Madya MPP Sewaka Dharma Putri Yadnyawati menyebut para pegawai instansi vertikal dan UPTD tersebut sejatinya dapat bekerja di mana saja. Toh, semua sistem pengurusan administrasi dan birokrasi sudah secara dalam jaringan (daring) atau online.
Hanya saja, lanjutnya, memang ada sebagian pegawai yang diinstruksikan untuk tetap melayani secara langsung bagi masyarakat yang tidak memiliki akses internet. Juga ada beberapa layanan yang memang butuh pendampingan secara langsung.
"Untuk pelayanan sebenarnya kami sudah (sistem online) seluruhnya. Jadi, di rumah pun kami bisa kerja. Tapi, kami hadir di sini ketika ada pemohon yang tidak bisa atau tidak punya internet atau misalnya nggak ngerti (gagap teknologi). Itu lah yang kami layani dan dampingi," terang Putri.
Putri mencontohkan ada beberapa warga Denpasar yang datang ke MPP Sewaka Dharma untuk penerbitan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan administrasi kependudukan lain yang butuh proses verifikasi berupa foto.
Itu pun warga juga tidak perlu menunggu proses penerbitan hingga selesai, karena dapat menggunakan layanan ojek online untuk mengambil KTP dan dokumen kependudukan lain yang sudah jadi.
(BIR/hsa)
