.webp)
Ketua Umum Kadin Provinsi Bali Made Ariandi mendorong agar turis bersikap layaknya pelancong, bukan bekerja hingga merebut lahan warga lokal.
Demikian disampaikannya melihat maraknya turis yang menghabiskan waktu di Bali dengan bekerja secara ilegal.
"Ini terjadi semenjak mulai ada peningkatan atau meroketnya kunjungan dan kebijakan visa on arrival dan visa second home. Jadi, mereka (turis asing) merasa enak loh tinggal di Indonesia. 'Kita bisa hidup murah'," kata Ariandi, Sabtu (8/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, mindset seperti itu harus dihilangkan oleh para turis. "Jangan merasa tinggal di sini. (Mindset) turis kalau tinggal di sini, dia akan berusaha dan memikirkan besok saya harus makan apa? Sehingga dia harus bekerja. Beda halnya dengan turis yang berbekal uang," ungkapnya.
Dirinya pun menyoroti, turis-turis yang sengaja membeli kendaraan sepeda motor bekas sebagai transportasi untuk bekerja.
Menurutnya, apabila turis membeli kendaraan sepeda motor tentunya akan diminta untuk menyetorkan KTP dan berkas identitas lain. Sementara, ketika membeli sepeda motor bekas tidak membutuhkan administrasi semacam itu.
Ariandi juga menyinggung kebijakan deposit visa second home senilai Rp 2 miliar untuk izin warga negara asing (WNA) tinggal di Indonesia. Menurutnya, syarat tersebut menjadi bukti turis yang hendak tinggal di Bali adalah mereka yang berkualitas dan memiliki uang.
Terkait penertiban turis yang berulah di Bali, Ariandi memberi dukungan penuh kepada pemerintah. "Kita (warga lokal) saja pakai helm dan bayar pajak. Turis yang berulah ini sangat meresahkan karena psikologis turis ini adalah mereka jadi raja dan hidup di sini murah," tegasnya.
Padahal, lanjut Ariadi, mereka belum tentu mapan dalam finansial. "Ketika ditertibkan mereka marah, kan ego. Padahal dia juga belum tentu orang berada," terangnya.
Ia meminta agar pemerintah makin menggencarkan penertiban bagi turis yang melanggar. Sehingga mengetahui bahwa Bali memiliki aturan yang jelas dan tegas.
Dalam kesempatan tersebut, ia pun mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang bakal menerapkan pajak bagi para turis yang berlibur ke Indonesia.
"(Penerapan pajak) bagus dong sepanjang untuk kepentingan negara. Kalau negara yang mengambil uangnya dan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat kan bagus, karena kita (masyarakat) juga yang akan menikmatinya," katanya.
(efr/irb)
