.webp)
Erwin Aksa, mantan Timses Anies-Sandi dalam Pilkada DKI 2017 yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Golkar, kembali mengungkap perjanjian utang piutang Rp 50 miliar antara Anies Baswedan dengan mantan pasangan calonnya, Sandiaga Uno.
Erwin bercerita bahwa uang tersebut dibutuhkan agar roda logistik lancar dalam memenangkan Pilgub DKI 2017. Surat perjanjian utang piutang itu disusun oleh Rikrik Rizkiyana, pengacara Sandi saat itu.
"Itu memang waktu putaran pertama ya. Logistik juga susah. Jadi, ya yang punya logistik kan Sandi. Sandi banyak saham. Likuiditas bagus dan sebagainya," ujarnya dalam wawancara dengan akun YouTube Akbar Faizal, dikonfirmasi detikNews pada Minggu (5/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Erwin mengungkap isi perjanjian utang Anies kepada Sandi. "Kalau tidak salah, itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Ya pasti, yang punya duit memberi utang kepada yang tidak punya duit. Yang punya likuiditas kan ya Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies," jelasnya.
Erwin mengisyaratkan pada putaran pertama, kondisi saat itu tertatih-tatih. "Kira-kira begitu. (Surat perjanjian) ada di Pak Rikrik. Nilainya berapa? Ya Rp 50 miliar barangkali. (Apakah sudah lunas?) saya kira belum barangkali ya," terang dia.
Dalam wawancara terpisah, ia mengaku hanya melihat surat perjanjian utang-piutang tersebut. Sementara, surat perjanjiannya dipegang oleh Rikrik.
"(Rikrik) bukan hanya mengetahui, yang menyimpan perjanjian ya pak Rikrik. Saya cuma melihat saja. Saya juga nggak ngerti, 'kok ada perjanjian itu'," ungkap Erwin.
Ia pun tak tahu-menahu kelanjutan dari perjanjian tersebut. "Iya, waktu saya lihat segitu (Rp 50 miliar). Saya nggak tahu sekarang (masih berlangsung atau tidak)," jelasnya.
Merespons itu, Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani mempersilakan Sandiaga Uno untuk membuka fakta yang disampaikan Erwin Aksa.
"Benar atau tidaknya yang disampaikan Bang Erwin, silakan ditanyakan langsung ke Mas Sandi untuk membuka fakta. Minta beliau (Sandi) buka saja, agar terang benderang. Membuktikan adalah tugas yang menuduh, bukan yang dituduh," tegas Kamhar.
Ia juga membeberkan bantahan oleh LO Anies di Tim Kecil, Sudirman Said. Dia menegaskan ketika Pilgub DKI 2017 dimenangkan, maka sudah tidak lagi menjadi perjanjian utang piutang.
Kamhar mengingatkan agar isu liar tidak berkembang. "Kami dari Demokrat sangat menghormati pendapat dan hak bicara setiap orang, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan malah menjadi isu liar yang tak bisa dibuktikan," ucapnya.
Kamhar menilai isu itu sengaja dibuka untuk menyerang sosok Anies. "Karena tak ada hal substansi lain yang lebih berkualitas yang bisa diserang dari sosok Anies Baswedan," pungkasnya.
(BIR/irb)
