.webp)
Proyek pembangunan Bandara Bali Utara (BIBU) di Buleleng ditunda. Rencana pembangunan itu sempat mendapat tentangan dari mantan Presiden ke-5 Megawati.
Presiden Jokowi juga telah mencoret Bandara Bali Utara dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Berikut sederet fakta baru rencana pembangunan Bandara Bali Utara.
1. Ditunda Gubernur Bali Wayan Koster
Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan pembangunan proyek Bandara Bali Utara di Buleleng ditunda. Alasannya, bandara tersebut perlu infrastruktur pendukung yang memadai.
"Di-hold dulu, menunggu kesiapan infrastruktur yang memadai," katanya kepada wartawan di sela-sela pembukaan Bulan Bahasa V 2023 di Art Center, Denpasar, Bali, Rabu (1/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia tidak mau Bandara Bali Utara akhirnya bernasib sama dengan sejumlah bandara di Indonesia yang mangkrak setelah diresmikan, karena infrastruktur dan perencanaan kurang. Ia mencontohkan Bandara Kertajati di Jawa Barat, yang menurutnya mangkrak karena perencanaan kurang tepat.
"Beberapa bandara di daerah lain juga. Infrastruktur yang tidak mendukung membuat investasi triliunan itu tidak bisa beroperasi secara maksimal," papar Koster.
Baca juga: Koster Tunda Pembangunan Bandara Bali Utara! |
2. Tanggapan Kepala Desa Sumberklampok
Perbekel atau Kepala Desa Sumberkalampok I Wayan Sawitra menanggapi keputusan Gubernur Bali Wayan Koster yang menunda pembangunan Bandara Bali Utara di Buleleng. Namun, ia meminta kepastian berapa tahun penundaan dilakukan.
"Supaya masyarakat tidak bingung, kalau memang ditunda pastikan berapa tahun ditundanya. Kalau memang tidak ada atau dihapus dari program Proyek Strategis Nasional (PSN). Jangan hanya berita hoaks," ungkapnya, dihubungi detikBali lewat telepon, Rabu (1/2/2023).
Kendati demikian, Sawitra mengaku pasrah dan hanya bisa menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Yang penting, sambung dia, masyarakat membutuhkan kepastian terkait pembangunan bandara kedua di Bali tersebut. Dia menyarankan jangan karena kepentingan politik, isu bandara dibicarakan kembali nantinya.
Hal ini, kata Sawitra, akan membingungkan masyarakat. Apalagi, dua wilayah disebut-sebut jadi calon lokasi bandara baru, yakni Desa Sumberkelampok dan Desa Kubutambahan.
3. Bandara Ngurah Rai Diperluas
General Manager Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai Bali Handy Heryudhitiawan mengatakan pengembangan Bandara Ngurah Rai masih dibahas oleh perusahaan. Hal ini dilakukan setelah Bandara Bali Utara ditunda.
"Hal ini mengingat tantangan pengembangan bandara sangat krusial, di mana jalur masuk area proyek dan jalur penumpang bersamaan," ungkapnya dihubungi detikBali, Rabu (1/2/2023).
Adapun tantangan yang dimaksudkan, yaitu jalur atau flow material yang saat ini masih menjadi satu dengan jalur pax (penumpang).
Sebelumnya, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mendorong agar semua infrastruktur transportasi yang ada di Bali dikembangkan ketimbang membangun bandara baru.
"Kami melihat lebih baik mengintegrasikan semua dan mengembangkan semua infrastruktur transportasi yang ada (di Bali) dibandingkan membangun bandara baru untuk saat ini," jelasnya di Gedung DPR, Jakarta, dikutip detikFinance.
Adita menyampaikan kapasitas Bandara Ngurah Rai masih bisa ditingkatkan. Rencananya, kapasitas bandara akan ditingkatkan menjadi 35 juta penumpang per tahun pada tahun ini. Target itu tiga kali lipat dari kapasitas saat ini.
4. Manajemen Bandara Ngurah Rai Sudah Lakukan Reklamasi
General Manager (GM) Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali Handy Heryudithiawan mengungkap telah melakukan reklamasi untuk meningkatkan kapasitas bandara. Namun perluasan Bandara Ngurah Rai sempat tertunda karena pandemi COVID-19.
"Kami sudah reklamasi pada 2018, kami sudah menghitung puncak kapasitas 24 juta penumpang," ungkap Handy, Rabu (1/2/2023).
Adapun, lahan yang akan dibangun memperhitungkan lahan yang sudah direklamasi seluas 47,9 hektare (ha). Nantinya, lahan itu akan digunakan untuk perluasan terminal, parkir pesawat, taxiway, dan apron baru.
Terkait anggaran, Handy mengaku tak tahu menahu lantaran masih tahap pengecekan. "Itu (anggaran) di pusat. Kami cek dulu, tapi kami komitmen untuk membangun," imbuhnya.
(nor/hsa)
