.webp)
Jembatan gantung Banjar Nusamara, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Jembrana Bali putus total diterjang banjir bandang 5 November 2021. Karena termasuk kategori bencana Pemerintah Kabupaten Jembrana mengusulkan pembangunan jembatan pengganti kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun usulan anggaran sekitar Rp 6 miliar tersebut hingga kini belum terealisasi.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana I Putu Agus Artana Putra mengatakan, Pemkab Jembrana setelah kejadian jembatan putus, melakukan langkah -langkah.
"Semenjak kejadian Nusamara (jembatan putus), kita sudah melakukan assessment, kemudian memetakan lokasi dampak putusnya jembatan itu," jelas saat dikonfirmasi detikBali, Kamis sore (6/10/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akhirnya, diputuskan untuk mengusulkan pembangunan baru Jembrana dengan anggaran dana siap pakai (DSP) kepada BNPB. "Dalam prosesnya, semua kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan BNPB terkait dana siap pakai sudah kita penuhi," tegasnya.
Berdasarkan perencanaan yang dibuat dinas terkait dan diusulkan kepada BNPB, pembangunan jembatan baru diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 6 miliar.
Jadi, usulan pembangunan jembatan baru sudah masuk ke BNPB. Saat ini menunggu proses verifikasi dari BNPB. "Karena proses verifikasi, tim dari pusat akan ke lokasi. Ini mungkin membutuhkan waktu juga," ujarnya.
Sampai saat ini BNPB belum melakukan verifikasi ke lokasi. Karena BNPB banyak beban tugasnya yang harus dikerjakan, tidak hanya bencana alam tetapi juga bencana non alam. Mulai dari penanganan Covid-19 dan sekarang penanganan penyakit mulut dan kuku. "Kemungkinan disitulah kendala yang dihadapi," ujarnya.
Menurut Artana, tidak hanya Jembrana, daerah lain yang mengajukan permohonan kepada BNPB sampai saat ini belum terealisasi. Dengan beberapa kejadian bencana, membutuhkan dana besar dari pemerintah pusat, sehingga skala prioritas bergeser pada pengaman pandemi dan PMK. "Sehingga mungkin masih ditunda, atau apa kita belum tahu infonya juga," jelasnya.
Karena belum ada kabar dari BNPB, ke depan karena sifatnya mendesak, apalagi masyarakat tidak bisa beraktivitas kalau air sungai besar, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas perkejaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman.
"Barang kali dari APBD bisa kita anggarkan, mudah-mudahan nanti bisa. Kita akan berupaya, kalau bisa biar ditangani pemerintah pusat," tukasnya.
(hsa/dpra)
