Pemprov NTB Tunggu Keputusan Pusat Terkait Penyaluran BLT BBM

Pemprov NTB Tunggu Keputusan Pusat Terkait Penyaluran BLT BBM

Ahmad Viqi - detikBali
Minggu, 04 Sep 2022 17:44 WIB
A large payment in Indonesian cash
Foto: ilustrasi uang (Getty Images/iStockphoto/CraigRJD)
Mataram -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) belum menerima jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT) pasca pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per Sabtu, 3 September 2022 kemarin.

Kepala Dinas Sosial NTB Ahsanul Khalik mengatakan pihaknya belum dapat petunjuk pemerintah pusat terkait penyaluran BLT BBM untuk wilayah NTB. Menurutnya, soal penerima bantuan dari kalangan masyarakat mana saja juga belum mendapatkan kepastian.

"Kami di NTB belum mendapatkan petunjuk kita dari Kementerian Sosial ya. Kami juga belum mendapatkan petunjuk pelaksanaan dan berapa banyak kuota untuk NTB," ujar Khalik kepada detikBali, Minggu sore (4/9/2022) via sambungan telepon.


Bukan hanya itu, Khalik juga mengaku belum mendapatkan berapa jumlah penyaluran BLT BBM di sepuluh Kabupaten/Kota di NTB.

"Kita tidak ada permintaan atau pun mengajukan juga ya. Karena sepenuhnya milik keputusan Kemensos," ujar Khalik.

Sejauh ini, sebut dia, regulasi penerima BLT untuk warga NTB biasanya sudah ditentukan oleh pemerintah Pusat. Tak hanya itu, semua program bantuan memang kebijakan dan program pusat.

"Semua biasanya sudah ditentukan pusat (Kemensos) kan begitu. Kita hanya menunggu," katanya.

Khalik menyebut jumlah penerima bantuan pangan non tunai di NTB capai 463.460 keluarga penerima manfaat (KPM). Untuk jumlah penerima keluarga harapan (PKH) capai 310.623 KPM

"Tetapi perlu diketahui penerima PKH juga dipastikan sebagai bagian dari penerima BPNT. Itu juga kebijakan pusat yang menentukan," kata Khalik.

Seorang nelayan asal Dusun Padak Desa Cemare Indah Kecamatan Lembar Fatoni (38) mengaku bahwa penerima BLT BBM seharunya dibagi ke nelayan dan profesi sopir.

"Karena kami sangat terdampak kan begitu. Bayangkan sekarang kalau harus melaut saja beli pertalite sampai ratusan ribu," kata Fatoni.

Dia pun berharap agar para nelayan yang belum tersentuh bantuan mulai didata dari pihak desa setempat kemudian diajukan untuk menerima BLT BBM yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

"Kalau gak dapat ya tambah susahlah. Belum biaya ini itu kan. Anak istri butuh biaya juga," ujarnya.

3 Bantuan Pemerintah Pasca BBM Naik

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan tiga jenis bantuan sosial (bansos). Bansos yang diberikan pada masyarakat sebesar Rp 24,17 triliun. Bansos tersebut diberikan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga termasuk kenaikan harga BBM.

Bansos yang pertama akan diberikan adalah bantuan langsung tunai atau BLT yang diberikan kepada 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat, anggarannya sebesar Rp 12,4 triliun.

Kedua, bantuan subsidi upah yang akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta per bulan dengan bantuan Rp 600 ribu per orang.

Dan terakhir, dana di pemerintah daerah Rp 2 triliun lebih yang bisa digunakan untuk memberikan tambahan bansos ke masyarakat.



Simak Video "BLT Jadi Kompensasi Jokowi Naikkan Harga BBM, Warga Senang?"
[Gambas:Video 20detik]
(kws/kws)