.webp)
Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo terhadap Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J kembali dibahas di DPR RI. Hari ini, Komisi III DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus tersebut. Kabarnya, diagram kerajaan Ferdy Sambo juga bakal dibahas dalam pertemuan tersebut.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan Kapolri telah mengonfirmasi akan hadir dalam rapat tersebut. Dia menambahkan, rapat Komisi III DPR dengan Kapolri akan membahas kasus Ferdy Sambo (FS).
"Mulai jam 10 pagi. Pak Kapolri hadir," kata Sahroni, Selasa (23/8/2022) dikutip dari detikNews.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Agenda tentang tersangka FS," tutur dia.
Dijelaskan, rapat akan dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. "(Dipimpin) Pak Bambang Pacul, saya mendampingi," jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo membenarkan bahwa Kapolri akan hadir dalam rapat Komisi III DPR itu. Hanya saja, Dedi belum menjelaskan pihak-pihak yang mendampingi Kapolri.
"Betul (Kapolri akan hadir rapat dengan Komisi III DPR)," kata Dedi.
Dilansir dari detikNews, Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa sebelumnya juga sempat mengatakan bahwa pada rapat tersebut juga akan dibahas soal diagram kerajaan Ferdy Sambo.
"Itu pastilah (membahas soal 'kerajaan' Ferdy Sambo) karena bicara soal aliran diagram yang saling bales kan. Nah itu kalau dilihat dari omongan itu jelas tuh," kata Desmond di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Menurut Desmond, rapat dengan Kapolri akan digelar secara terbuka. Meski begitu, ada juga kemungkinan digelar secara tertutup lantaran ada beberapa hal yang belum bisa dibuka kepada publik.
"Jadi besok ada yang terbuka, ada yang kemungkinan tertutup. Misal kalau ditanyakan soal yang belum selesai dalam proses penyidikan. Karena perkara ini kan belum P-21, kalau belum P-21 kan ada hal-gal yang belum boleh dibuka ke publik karena dalam proses penyidikan, kemungkinan itu tertutup," jelas Desmond.
(iws/iws)
