.webp)
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mewakili Indonesia bersama Amerika Serikat dan United Nations Office of Counter Terrorism (UNOCT) menjadi tuan rumah bersama pertemuan ASEAN US Regional Workshop on Preventing and Countering Violent Extremism pada hari ini hingga besok (24/8/2022) di Kuta, Bali.
Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto menjelaskan, pertemuan ini bertujuan untuk membahas sejumlah isu penting pasca pandemi dengan mengupdate perkembangan masalah terorisme baik di lingkup ASEAN dan dunia.
Melalui meeting ini, imbuh Andika, BNPT bekerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat dan kantor PBB yang menangani masalah terorisme ingin melihat sejauh mana perkembangan di lapangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kita ingin melihat setelah pandemi ini apa saja yang sudah dilakukan oleh ASEAN khususnya dalam rangka mencegah dan menanggulangi masalah radikalisasi dan ekstremisme berbasis kekerasan"kata Andhika Chrisnayudhanto kepada wartawan, di sela - sela kegiatan, di The Stones, Kuta, Badung, Bali, Selasa (23/8/2022)
Dari 10 negara ASEAN, lanjutnya ada dua negara yang sudah memiliki rencana aksi nasional yaitu Philipina dan Indonesia. Sementara Malaysia katanya juga sedang menyusun rencana aksi nasional.
"Selama ini kita pernah mengadakan workshop tahun 2019 saat itu kita mendorong agar negara ASEAN membuat rencana aksi nasional," kata Andhika Chrisnayudhanto
Dalam pertemuan ini, katanya ada sejumlah isu penting yang dibahas yakni terkait pelibatan pemuda (Youth Perspectives and Recommendations on P/CVE), media literasi terkait upaya kontra narasi (The Role of the Media in Countering Terrorist Radicalization and Recruitment) dan mengenai isu adanya rehabilitasi dan integrasi terhadap napiter maupun orang yang terpapar ekstrimisme berbasis kekerasan (Rehabilitation and Reintegration)
Pembahasan isu-isu terkait PCVE ini, imbuh dia diharapkan dapat berkontribusi pada implementasi Bali Work Plan 2019 - 2025, khususnya dalam hal memperkuat kerja sama dengan ASEAN Dialogue Partners.
"Termasuk organisasi internasional yang berhubungan dalam menangkal dan mencegah upaya radikalisasi; dan kejahatan ekstrem, sesuai dengan tanggung jawab bersama," kata Andika.
Nantinya pertemuan ini akan menghasilkan Non-Binding Recommendations bagi upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan pada kawasan regional.
Di Indonesia sendiri sudah memiliki Perpres No 7 tahun 2021 tentang pencegahan ekstrimisme berbasis kekerasan dalam penanggulangan terorisme.
"Sekarang kita sudah membuat laporan kepada Presiden tentang pelaksanaan dari rencana aksi nasional ini, dan ini menjadi salah satu contoh bagaimana kesepakatan atau kegiatan ini memberikan dampak bagi negara di ASEAN," pungkas Andika.
Kegiatan tingkat ASEAN dalam Mencegah dan Melawan Munculnya Radikalisasi dan Kekerasan Ekstremisme ini juga dihadiri Kadiv Hubinter POLRI, Irjen Pol Johni Asadoma; Deputy Coordinator for Countering Violent Extremism and Terrorist Detention, US Department of State, Ian Moss; dan Director of United Nations Office of Counter Terrorism, Jehangir Khan serta unsur perwakilan SOMTC ASEAN dan ASEAN Sekretariat.
(dpra/dpra)
