Bendesa Adat Intaran Ragukan Solusi DPRD Bali Tentang Terminal LNG

I Wayan Sui Suadnyana - detikBali
Selasa, 28 Jun 2022 22:13 WIB
Bendesa Adat Intaran I Gusti Agung Alit Kencana saat ditemui wartawan di Pantai Mertasari, Desa Sanur Kauh, Selasa (28/6/2022)
Bendesa Adat Intaran I Gusti Agung Alit Kencana saat ditemui wartawan di Pantai Mertasari, Desa Sanur Kauh, Selasa (28/6/2022). Foto: I Wayan Sui Suadnyana
Denpasar -

Bendesa Adat Intaran I Gusti Agung Alit Kencana tidak percaya dengan penawaran solusi yang disampaikan oleh pihak DPRD Bali dalam rencana pembangunan terminal khusus (tersus) gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG). Desa Adat Intaran menilai penawaran solusi tersebut hanya sebuah alasan kepepet.

"Boleh dibilang seperti itu (alasan kepepet), karena alasannya baru dibuat setelah ada sanggahan-sanggahan dari kami," kata Bendesa Adat Intaran I Gusti Agung Alit Kencana kepada wartawan di Pantai Mertasari, Desa Sanur Kauh, Selasa (28/6/2022).

Alit Kencana menilai, solusi pembangunan terminal LNG dengan pengembalian mangrove dengan penanaman kembali seperti dejavu. Sebab, hal yang sama juga pernah dijanjikan pada pembangunan Tol Bali Mandara, namun sampai sekarang tidak ada penanaman mangrove yang dilakukan.

"Ini kan seperti Dejavu ya apa yang sudah pernah terjadi terhadap pembangunan Tol (Bali Mandara) di Benoa sampai hari ini kami tidak pernah melihat ada penanaman bakau yang dan ada bakau yang tumbuh di sana," ungkap Alit Kencana.


"Artinya itu (janji penanaman mangrove) kan sudah pernah terjadi dan tidak sesuai dengan apa yang mereka bicarakan, (tidak sesuai dengan) apa yang mereka katakan tidak sesuai. Apakah kami sekarang harus percaya hal itu lagi, kan ini yang menjadi pertanyaan," imbuhnya.

Terlebih lagi, upaya pengembalian mangrove tidak bisa secepat yang dibayangkan. Sebab meskipun penanaman mangrove dilakukan dalam jumlah yang besar atau banyak, belum tentu bibitnya mau tumbuh, apalagi bisa setinggi 9 sampai 10 meter. Bahkan dibutuhkan waktu sekitar 30 tahun guna mencapai mangrove setinggi itu.

"Maukah mereka menanam (mangrove selama) 30 tahun dulu, setelah ditanam baru nanti akan dibikin depotnya (LNG) di sana, kan enggak," ujar Alit Kencana.

Sebelumnya, pihak DPRD Provinsi Bali menawarkan solusi alternatif agar pembangunan terminal khusus gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di Pesisir Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tidak merusak hutan mangrove.

Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Pansus Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana mengatakan, fasilitas storage dan regasi unit terminal LNG bisa dibangun di lepas pantai. Kemudian pipa gas bisa dipasang di bawah akar mangrove.

"Ada salah satu alternatif misalnya dengan fasilitas storage dan regasi unitnya ada offshore, lalu pipanya di bawah mangrove. Misalnya akarnya lima meter pipanya di bawahnya 10 meter misalnya. Kan bisa itu pakai (teknologi) horizontal direction drilling, HDD-lah," kata Adhi Ardhana usai rapat paripurna DPRD Bali, Senin (27/6/2022).

Selain itu Fraksi PDIP DPRD Bali juga menawarkan agar ada pengembalian mangrove dengan jumlah yang relatif sama dan memastikan tertuang pada lokasi peta mangrove serta penyesuaian dengan peta tata ruang Provinsi Bali jika lokasi fasilitas penyimpanan dan unit regasifikasi dibangun sesuai dengan peta tata ruang Provinsi Bali dan Kota Denpasar serta izin pemanfaatannya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).



Simak Video "Warga Intaran Tolak Pembangunan Terminal LNG di Hutan Mangrove "
[Gambas:Video 20detik]
(nor/nor)