.webp)
Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) Bali dan alumni SMA Bali Mandara mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali untuk menyerahkan dokumen hasil kajian yang telah dibuat, pada Senin (20/6/2022). Total sebanyak 50 alumni ikut dalam aksi tersebut.
Ketua Koordinator FKPP Bali, I Ketut Sae Tanju menerangkan pihaknya kembali mendatangi Kantor DPRD Bali untuk menyerahkan hasil kajian dan mengajak anggota DPRD Bali berdiskusi mengenai perubahan status SMA Bali Mandara yang kini menjadi sekolah reguler.
"Tuntutan kami adalah sekolah seperti ini harus tetap ada, sehingga anak-anak seperti alumni SMA Bali Mandara yang sebelumnya adalah masyarakat miskin dan IQ mereka rendah, bisa fokus belajar mengejar ketertinggalan dan lulus dengan baik. Sehingga bisa berprestasi dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi," katanya pada Senin (20/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, sistem asrama sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa miskin agar bisa mengejar ketertinggalan dalam segi pendidikan dan ketika berada di asrama, sehingga mereka tak perlu lagi memikirkan hal lain, selain fokus mengejar pendidikan.
"Jika boarding school dihapuskan, mereka akan kembali memikirkan isi perut mereka. Menyiapkan buku-buku pelajaran yang harus mereka siapkan sendiri walaupun dengan dana bantuan yang disiapkan pemerintah. Bisa saja dana itu tidak dimanfaatkan untuk pendidikan mereka, tapi bisa saja untuk mengisi perut mereka," ungkap I Ketut Sae Tanju.
Dengan adanya sistem asrama, kata I Ketut Sae Tanju, siswa miskin dapat fokus mengejar ketertinggalan dari segi pendidikan karena seluruh kebutuhan lain, selain kebutuhan belajar sudah dituntaskan.
"Dengan membawa kajian-kajian ini intinya kami ingin sistem pendidikan gratis bagi siswa miskin dan sistem asrama dipertahankan. Saya yakin Gubernur Bali sangat bisa untuk mengganggarkan pendidikan bagi masyarakat miskin. Anggaran untuk fisik saja besar-besaran dia terima dan selama pandemi tidak pernah berhenti," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry yang hadir dalam kesempatan tersebut, menjelaskan bahwa pihaknya mengetahui tujuan baik didirikannya SMA Bali Mandara, khususnya dalam hal prestasi yang diperoleh siswa maupun alumni. Namun pihaknya menyampaikan sejumlah kendala, baik karena anggaran maupun adanya kajian yang telah dibuat oleh Pemprov Bali.
"Tetapi, di tingkat Provinsi akhir-akhir ini kami terkendala dengan anggaran karena COVID-19. Kemudian diadakan kajian Provinsi Bali yang melahirkan kebijakan. Namun, demikian aspirasi yang disampaikan ini tentu akan kami jadikan bahan untuk kami koordinasikan dengan Gubernur," jelasnya.
Lebih lanjut, Sugawa Korry menyampaikan jumlah penduduk miskin yang memerlukan bantuan jumlahnya masih cukup banyak, sedangkan daya tampung di SMA Bali Mandara sangat terbatas sehingga tidak semua siswa miskin ini bisa tertampung di sana. Oleh karena itu, dibuatlah kajian oleh Pemprov Bali yang berlandaskan asas keadilan, yaitu pendidikan sama rata.
Terkait hasil kajian yang disampaikan FKPP dan alumni SMA Bali Mandara, pihaknya di DPRD Bali berjanji akan mendiskusikannya bersama anggota Dewan lainnya.
"Segala apapun kebijakan itu kita diskusikan dengan sebaik-baiknya dengan tidak memaksakan kehendak. Adik-adik juga tidak harus keinginannya terpenuhi dan oleh karena itu, berikanlah kami kesempatan untuk mendiskusikan kajian ini. Di sini juga ada Komisi IV, kami akan melaporkan kepada Gubernur," katanya.
Sugawa Korry meminta FKPP dan Alumni SMA Bali Mandara dapat bersabar dan harus saling menghargai, mengingat Gubernur Bali juga mempunyai kebijakan-kebijakan sesuai dengan kewenangannya di pendidikan.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Gusti Putu Budiarta menjelaskan kurang lebih ada sebanyak 180 ribu siswa miskin dan sangat miskin di Bali, sementara daya tampung di SMA Bali Mandara kurang lebih 870 siswa.
"Kajian-kajian inilah yang mungkin sudah kami kordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali sehingga jalan tengah yang diambil oleh Bapak Gubernur Provinsi Bali adalah ingin memberikan pemerataan keadilan bagi seluruh siswa miskin dan sangat miskin. Artinya lebih dari 870 itu akan mendapatkan prioritas lagi," kata I Gusti Putu Budiarta.
Dirinya pun memberikan contoh berdasarkan kajian yang telah diterima pihaknya, misalnya saja siswa sangat miskin hingga tidak bisa makan, nantinya akan diberikan bantuan beras atau lauk pauk oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Sosial. Kalau siswa tersebut tidak bisa membeli baju atau seragam, itu akan langsung diberikan seragam oleh Dinas Pendidikan dan seragam ini pun nantinya akan sama dengan siswa di SMA/SMK di Bali.
"Ini sangat memberikan keadilan, dan keseimbangan kepada seluruh siswa-siswa miskin di Bali dan itu adalah hasil kajian kami bersama Pemerintah Provinsi Bali sehingga muncullah kebijakan ini. Bukan menghapus Bali Mandara dan bukan persoalan nama karena ini kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka memberikan keseimbangan, keadilan, dan pemerataan kepada seluruh siswa miskin dan sangat miskin di Provinsi Bali," terangnya.
Ia berharap alumni SMA Bali Mandara kedepannya dapat ikut membagikan ilmu yang dimilikinya kepada siswa-siswa miskin yang ada di Bali. Hal ini agar siswa-siswa miskin lainnya juga bisa sukses, tidak hanya yang ada di SMA Bali Mandara tapi siswa di seluruh Bali.
"Itulah tujuan dari Pemerintah Provinsi Bali sehingga ada pemerataan. Harapan kita ayo kita semua semangat dan bersatu untuk mengentaskan kemiskinan. Menjadikan siswa-siswa miskin punya kehidupan ekonomi yang lebih baik di kemudian hari. Urusan adik di sini menyampaikan aspirasi ini mungkin akan kami diskusikan lagi. Kita carikan jalan tengahnya dengan Bapak Pimpinan kami," tambahnya.
(kws/kws)
