.webp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali membantah penghapusan sistem asrama bagi siswa-siswi SMA Bali Mandara akibat kekurangan anggaran. Sistem asrama dihapus karena banyak siswa-siswi lain yang tidak dapat di SMA Bali Mandara, yang juga harus mendapatkan perhatian pemerintah.
"Kalau berbicara anggaran, kalau anggaran hanya untuk di sekolah tersebut tentu masih sangat mencukupi," kata Kadisdikpora Ketut Ngurah Boy Jayawibawa saat konferensi pers di kantornya, Senin (6/6/2022).
"Karena ini kan masih banyak yang harus dientaskan, masih banyak yang harus ditangani, bukan hanya yang tadi, katakan 800 atau 900 (orang) di sekolah tertentu, ini sudah mencakup seluruh Bali. Jadi oleh Bapak Gubernur, pemerintah harus hadir harus merata sampai ke kecamatan sampai ke desa-desa," terang Boy.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Boy, suatu kebijakan pasti ada pelaksanaan dan evaluasi, termasuk di SMA Bali Mandara. Sebab masih banyak anak-anak yang memang berstatus sebagai siswa miskin tetapi kurang beruntung karena tak bisa diterima di SMA Bali Mandara. Karena itu, mereka akhirnya harus bersekolah di sekolah-sekolah lain.
"Syukur-syukur yang pertama mereka bisa diterima, atau kalau diterima tentu dengan kondisi kekurangmampuan itu akhirnya tidak terpantau oleh pemerintah. Sekarang semuanya telah tersebar di sembilan kabupaten/kota, di sekolah-sekolah SMA dan SMK, ini akan lebih memudahkan untuk pengentasannya, mengantarkan mereka sampai tamat dari sekolah menengah," terangnya.
Menurut Boy, di Bali ada sekitar 18 ribu siswa miskin, namun hanya sedikit yang diterima di SMA Bali Mandara. Karena itu, masih ada sekitar 17 ribu sekian siswa yang belum terakomodir di SMA Bali Mandara.
"Jadi seperti itu pola pemikirannya. Ya kalau yang memang siswa miskin beruntung mendapat sekolah tersebut mendapat fasilitas, tapi anak- anak siswanya yang lain yang lagi 17 ribu sekian, kan ini kasihan. Di sinilah wajib kita hadir," ungkap Boy.
Siapkan Anggaran Rp 18,3 Miliar
Boy menjelaskan, kini ada kebijakan dari Gubernur Bali untuk menyiapkan anggaran untuk 18 ribu siswa miskin di Bali. Nantinya, setiap siswa miskin akan mendapatkan uang senilai Rp 1,5 juta per orang.
"Kalau 18,3 miliar itu adalah kebijakan Bapak Gubernur untuk membantu siswa miskin dengan anggaran yang sedang kami hitung 1,5 juta per siswa miskin, selain memang dapat dari Bosda dan Bosnas dan tunjangan-tunjangan lainnya," paparnya.
Melalui adanya bantuan tersebut, nantinya uang senilai Rp 1,5 juta per siswa miskin itu diharapkan mampu dipakai untuk biaya makan, biaya pakaian, buku dan sebagainya.
"Nah inilah kenapa kami sampaikan supaya kita memandang dari banyak perspektif, jangan hanya memandang siswa miskin di sekolah tersebut (SMA Bali Mandara) saja dengan segala fasilitasnya, tetapi juga siswa miskin yang tidak beruntung yang tersebar, itu yang akan kita rambah semuanya," tegas Boy.
"Kalau untuk biaya, tyang (saya) kira karena ini semua ya tentu Rp 18,3 miliar itu kita masih hitung sesuai dengan jumlah siswa miskin yang nantinya tersebar yang mendaftar PPDB," tambahnya.
(kws/kws)
