.webp)
Pertemuan FKPP (Forum Komunikasi Peduli Pendidikan) Bali dan para alumni SMA Bali Mandara dengan anggota DPRD Bali yang rencananya digelar pada 13 Juni 2022 mendatang ditunda, menjadi tanggal 20 Juni 2022.
Sekretaris DPRD Bali Gede Suralaga mengungkapkan, bahwa pertemuan tersebut ditunda karena Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama yang notabene merupakan politisi PDI-P dan semua anggota fraksi PDI-P akan melakukan Bintek ke Jakarta. Pihaknya pun membantah jika pertemuan ditunda karena sengaja mengulur-ngulur waktu.
"Bukan, mengulur - ngulur waktu kalau mengulur waktu kan di olahraga kan, kalau di sini ini pak Ketua termasuk mitra pendidikan Komisi IV kan PDI-P juga jadi semua Bintek ke Jakarta, fax-nya kita sudah terima. Saya juga sudah koordinasi dengan Gede Suardana (Waketum Persadha Nusantara)," tukasnya kepada detikBali, di DPRD Bali Senin (6/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lain halnya dengan Ketua Komisi IV I Gusti Putu Budiarta yang justru mengaku tidak mengetahui jika pertemuan ditunda menjadi 20 Juni 2022. Pihaknya mengaku belum menerima instruksi dari pimpinan DPRD Bali.
"Tanggal 13. Oo... tanggal 20 jadinya ya ada Bintek. Ya ya saya belum dikasih tahu sama pimpinan (Ketua DPRD Bali)," ungkapnya saat dihubungi detikBali Senin (6/6/2022).
Ditanya bagaimana komitmen Komisi IV dalam menyerap aspirasi masyarakat soal keberpihakan terhadap siswa miskin, Gusti Budiarta mengaku akan tetap mendukung kebijakan yang menguntungkan warga miskin.
"Kita harus melihat dulu perubahan kebijakan dari Gubernur dari provinsi. Kalau dia menguntungkan masyarakat kita pasti dukung kalau dia tidak menguntungkan ya akan kita kritisi," terangnya.
Ditanya apakah sudah membaca surat Keputusan Gubernur Bali I Wayan Koster terkait perubahan sistem pendidikan di SMA Bali Mandara? Pihaknya mengaku sudah membacanya hanya saja untuk kesimpulannya dia meminta untuk menunggu pada tanggal 20 Juni mendatang.
Pun soal komitmen Komisi IV sebagai wakil rakyat yang menampung aspirasi masyarakat, khususnya para alumni SMA Bali Mandara yang menolak perubahan sistem pendidikan ke reguler, pihaknya tetap mengacu pada data jumlah siswa miskin saat ini.
"Komisi IV memandangnya bahwa kebijakan langkah - langkah yang diambil pemerintah daerah kalau dia menguntungkan untuk orang banyak kita pasti akan dukung karena DPRD tugasnya di sana, DPRD tidak membuat kebijakan," bebernya.
Lanjut Budiarta mengatakan, bahwa warga miskin saat ini jumlahnya 18 ribu jumlahnya, kalau sudah menguntungkan pasti akan didukung."Warga miskin kurang lebih jumlahnya 18 ribu, banyak itu jumlahnya kalau sudah menguntungkan warga miskin itu yang kita dukung," tandasnya.
Terkait mundurnya pertemuan pihaknya dengan FKPP dan para alumni SMA Bali Mandara, pihaknya kembali menegaskan bahwa tidak ada sama sekali niat untuk mengulur-ngulur waktu. Terlebih tanggal 22 Juni 2022 mendatang PPDB SMA SMK dan SLB sudah dimulai, termasuk di SMA Bali Mandara, pihaknya kembali menegaskan bahwa pihaknya tetap mengacu kepada patokan bahwa hal ini bukan untuk cegah mencegah melainkan hal ini untuk siswa miskin.
"Kalau sudah namanya keputusan kan berdasarkan kajian jadi kalau sudah matang berarti Gubernur sudah berpikir untuk kepentingan masyarakat secara luas," katanya.
Ditanya apakah pihak alumni ada komunikasi dengan pihaknya, Budiarta mengaku belum pernah dihubungi oleh pihak alumni SMA Bali Mandara. "Acuan saya ini wakil masyarakat sepanjang yang saya telaah dan menguntungkan masyarakat umum pasti saya akan dukung kebijakan karena tugas dan fungsi saya di sana," pungkas dia.
(kws/kws)
