
Laporan Keuangan Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun dari BPK
Pemprov DKI Jakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Pemprov DKI Jakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Pemkab Sumenep raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kedelapan kalinya. Bupati Fauzi mendorong peningkatan tata kelola keuangan.
BPK Jatim serahkan LHP LKPD 2024 kepada 10 kabupaten, semua meraih opini WTP. Meski demikian, masih ada masalah yang perlu ditindaklanjuti.
Universitas Terbuka (UT) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan.
Siti menyampaikan perolehan ini merupakan capaian WTP ke-15 secara berurut yang diraih Sekjen MPR.
PJ Gubernur Jatim mendukung pernyataan Presiden Jokowi bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan kewajiban.
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono senang kementerian yang dipimpinnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.
Presiden Jokowi menegaskan laporan pengelolaan negara harus transparan dan akuntabel, sehingga sudah seharusnya ketika diaudit dari BPK wajib mendapatkan WTP.
Pemkot Bima meraih predikat WTP ke-10 kalinya dari BPK. Predikat WTP ke-10 yang diraih diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran.
Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 dari BPK.