
Ahli Hukum Nilai Revisi UU PPP untuk Legitimasi UU Ciptaker
Ahli hukum Bivitri Susanti menilai UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) hanyalah alat legitimasi UU Cipta Kerja (Ciptaker).
Ahli hukum Bivitri Susanti menilai UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) hanyalah alat legitimasi UU Cipta Kerja (Ciptaker).
Selain mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), para buruh juga akan mengadakan kampanye secara internasional.
Partai Buruh menolak tegas atas disahkanUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dan UU Omnibus Law Cipta Kerja, dan rencana revisi KUHP.
Partai Buruh menolak keras Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).
Presiden Jokowi mengesahkan UU PPP Nomor 13 Tahun 2022. Salah satunya mengatur perubahan kewenangan atas omnibus law, dari Menkumham ke Sekretaris Negara.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).
Buruh menolak pengesahan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) oleh DPR. Aksi unjuk rasa besar-besaran bakal dilakukan 8 Juni 2022 mendatang.
Herlambang menilai revisi UU PPP mengesankan DPR ugal-ugalan. Sebab, yang diperintahkan MK adalah memperbaiki UU Cipta Kerja, bukan malah merevisi UU P3.
Baleg DPR heran pemerintah berbeda sikap saat pembahasa DIM UU P3. Balgel menyebut hal itu baru pertama kali terjadi dan terlihat kurang elok.
Baleg DPR menerima DIM revisi UU tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (PPP). Baleg DPR menargetkan pembahasan DIM selesai sebelum reses.