Jokowi Sahkan UU PPP Baru, Omnibus Law Bukan Lagi Kewenangan Menkumham

Tim detikNews - detikBali
Senin, 20 Jun 2022 11:55 WIB
Presiden Jokowi buka-bukaan soal UU Cipta Kerja.
Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) yang baru. Ada sejumlah perubahan ketentuan yang disoroti, salah satunya terkait kewenangan atas UU berbentuk omnibus law.

UU yang diberi nomor 13 tahun 2022 itu merupakan Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Jokowi meneken UU tersebut pada 16 Juni 2022, sesuai salinan yang diakses oleh detikNews pada Senin (20/6).

Dalam peraturan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) memiliki kewenangan mengundangkan UU berbentuk omnibus law. Namun, dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 yang baru saja diteken Jokowi ini, UU berbentuk omnibus law menjadi kewenangan Sekretaris Negara. Secara rinci, peraturan tersebut tertuang dalam Pasal 85.


Pasal 85

(1) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
(2) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun Pasal 82 huruf a, b, c berbunyi sebagai berikut.

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:
a. Undang-Undang/Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang;
b. Peraturan Pemerintah;
c. Peraturan Presiden.

Selain itu, Pasal 9 dalam UU sebelumnya juga diubah dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 ini.

Pasal 9
(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
(3) Penanganan pengujian terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang dengan melibatkan komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan.
(4) Dalam hal alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah tidak ada pada saat Undang-Undang diuji di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan menjadi kuasa DPR.
(5) Penanganan pengujian terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penanganan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan Pemerintah dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan melibatkan menteri atau kepala lembaga terkait.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan DPR serta penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.



Simak Video "Diwarnai Penolakan PKS, Revisi UU PPP Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR"
[Gambas:Video 20detik]
(des/des)