
UU Kejaksaan Digugat ke MK, Begini Kata Kejagung
UU Kejaksaan digugat ke MK terkait hak imunitas Jaksa. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan menghormati pandangan dan upaya hukum yang dilakukan masyarakat.
UU Kejaksaan digugat ke MK terkait hak imunitas Jaksa. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan menghormati pandangan dan upaya hukum yang dilakukan masyarakat.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Diponegoro Universitas Diponegoro (Undip) menggelar dialog publik yang membahas mengenai UU Kejaksaan.
Revisi UU Kejaksaan dinilai berpotensi melemahkan sistem hukum RI. Tiga pakar hukum mendesak pengawasan lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
MK melarang pengurus Parpol menjabat sebagai Jaksa Agung. Hal ini disampaikan MK dalam putusannya terkait gugatan Undang-Undang Kejaksaan.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyambut baik putusan MK tersebut karena dinilai menguatkan kewenangan jaksa dalam penyidikan kasus korupsi.
PTUN DKI tidak menerima gugatan sejumlah jaksa Zulhadi Savitri Noor dkk terkait Surat Keputusan Jasa Agung Nomor 87 Tahun 2023 terkait pemberian pensiun PNS.
MK menilai Jaksa Agung juga berperan sebagai penasihat hukum negara. Oleh sebab itu, dibutuhkan pertimbangan selain hanya berasal jaksa semata.
UU 11/2021 tentang Kejaksaan 'mempensiundinikan' jaksa dari 62 tahun menjadi 60 tahun menuai polemik tidak berkesudahan. Kini sengketa masuk PTUN Jakarta.
MAKI menggugat UU Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar kewenangan jaksa ditambah dapat mengusut kasus kolusi dan nepotisme
Menurutnya tak seharusnya kewenangan Kejagung menyidik korupsi dihapus sebab Kejagung merupakan lembaga permanen.