
Dasco Sebut Belum Ada Rencana Bahas RUU Polri-Kejaksaan dalam Waktu Dekat
Waketu DPR Dasco mengatakan pembahasan Revisi UU Polri dan UU Kejaksaan belum direncanakan dalam waktu dekat. Kedua UU ini dikhawatirkan publik setelah UU TNI.
Waketu DPR Dasco mengatakan pembahasan Revisi UU Polri dan UU Kejaksaan belum direncanakan dalam waktu dekat. Kedua UU ini dikhawatirkan publik setelah UU TNI.
"Belum ada rencana membahas RUU Polri atau RUU Kejaksaan," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Senin (31/3/2025).
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Bhatara Ibnu Reza mengkritik tajam Revisi Undang-Undang (RUU) TNI, Polri, hingga Kejaksaan yang bergulir di DPR.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) M Ali Safa'at mengkritik RUU TNI, Polri dan Kejaksaan.
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Gina Sabrina, menolak revisi Undang-Undang (RUU) TNI, Polri, hingga Kejaksaan yang bergulir di DPR.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) M Ali Safa'at mempertanyakan urgensi Revisi undang-undang (RUU) TNI, Polri, hingga Kejaksaan.
Peneliti Senior Imparsial & Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengkritik Revisi Undang-Undang (RUU) TNI, Polri, hingga Kejaksaan yang bergulir di DPR.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, risih usai kegiatan rapat panitia kerja membahas tentang RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, menuai sorotan publik
FH UB dan Koalisi Masyarakat Sipil memberikan kritik tajam terkait RUU TNI, Polri, hingga Kejaksaan. RUU itu berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Guru Besar UINSA Surabaya Titik Triwulan mengkritisi RUU TNI, Polri, Kejaksaan. Ia menilai RUU itu bukan memperkuat pengawasan tapi berlomba menambah kewenangan