
Gubes FH UNAIR Soroti RKUHAP: Wewenang Penegak Hukum Harus Jelas
Prof. Nur Basuki Minarno menyoroti RKUHAP. Ia menekankan pentingnya sistem peradilan terpadu dan pembagian kewenangan yang jelas antar lembaga penegak hukum.
Prof. Nur Basuki Minarno menyoroti RKUHAP. Ia menekankan pentingnya sistem peradilan terpadu dan pembagian kewenangan yang jelas antar lembaga penegak hukum.
Pengamat hukum Dr Ibnu Subarkah menilai RUU KUHAP Maret 2025 belum cerminkan sistem peradilan pidana yang terintegrasi dan seimbang. Hanya dibebankan ke polisi.
Rancangan KUHAP Maret 2025 menuai kritik dari Dr. Ibnu Subarkah. Ia menekankan perlunya integrasi sistem peradilan pidana dan penguatan prinsip.
Pakar Hukum Unair Prof Dr Sri Winarsi SH MH menyoroti RKUHP dan UU tentang Kejaksaan. Pasalnya menyebabkan tumpang tindih kebijakan antarlembaga hukum.
Universitas Muhammadiyah Malang menggelar seminar sinkronisasi RUU Kejaksaan dan KUHAP. Para pakar hukum mendorong penyelesaian KUHAP sebelum RUU lainnya.