
DPRD Sumbar-Tokoh Masyarakat hingga Adat Rapat Bahas SKB Seragam Sekolah
DPRD Sumbar mengumpukkan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat guna membahas SKB 3 menteri soal seragam sekolah.
DPRD Sumbar mengumpukkan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat guna membahas SKB 3 menteri soal seragam sekolah.
Dalam pandangan keindonesiaan yang beragam, sekolah negeri harus mengayomi semua kalangan termasuk tidak mewajibkan atau melarang untuk berjilbab.
Bupati Banyumas Achmad Husein mengungkapkan bahwa dirinya menjadi korban hoax terkait penolakan SKB 3 Menteri yang mengatur pakaian seragam dan atribut sekolah.
Politisi PDIP Junimart Girsang menilai penolakan Walkot Pariaman Genius Umar terhadap SKB 3 menteri dapat berujung pemberhentian.
Kementerian Dalam Negeri langsung menegur Genius Umar.
"Kami menegur yang bersangkutan," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik.
"Karena Sumbar itu kan bukan daerah khusus, jadi harus mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah pusat," kata Nurhayati Monoarfa.
"Iya nggak bener itu, nggak bener, itu kan keputusan pemerintah ya siapa pun harus menjalankan," kata Luqman Hakim.
LKAAM di Sumbar menggelar pertemuan membahas SKB 3 Menteri terkait seragam sekolah. LKAAM menganggap SKB itu mengganggu kearifan lokal Sumbar.
"Saya kira Wali Kota Pariaman ini belum memahami secara utuh maksud dari SKB 3 menteri ini," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily.