
Putusan MK SD-SMP Swasta Gratis, Kemendikdasmen: Belum Mungkin Biayai Semua
Kemendikdasmen menyatakan pembebasan biaya pendidikan SD dan SMP swasta akan dilakukan bertahap sesuai kemampuan fiskal pemerintah.
Kemendikdasmen menyatakan pembebasan biaya pendidikan SD dan SMP swasta akan dilakukan bertahap sesuai kemampuan fiskal pemerintah.
Legislator di Senayan kini merasa kerja mereka sebagai pembuat Undang-Undang telah dilangkahi oleh sembilan hakim MK.
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja (Raker) dengan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (9/7).
Mahkamah Konstitusi (MK) menjawab kritik DPR soal putusan terkait pemisahan pemilu. MK menyebutkan putusan itu sudah diucapkan dan tinggal ditidaklanjuti DPR.
Putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dengan daerah memicu kekhawatiran soal ongkos politik bagi caleg yang tak punya modal dana.
"Kami mendorong MPR memberikan original intent dari apa yang sudah diputuskan oleh MK ini," kata Ketua DPP NasDem Willy.
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy mengatakan pihaknya sulit menangani isu legilasi lain karena Komisi II terus dihadapkan pada isu dinamika pemilu.
Menko Polkam Budi Gunawan (BG) merespons Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pemilu nasional dan daerah dipisah.
Partai politik secara kompak menolak putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan lokal. Mereka menuding MK justru melanggar konstitusi.
Wamendagri Bima Arya menyatakan revisi putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah sedang dilakukan untuk selaras dengan Undang-Undang yang berlaku.