
Kongres Advokat Indonesia Dukung Ambang Batas Presiden Direvisi
Kongres Advokat Indonesia (KAI) menilai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold haruslah direvisi. Kenapa?
Kongres Advokat Indonesia (KAI) menilai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold haruslah direvisi. Kenapa?
Partai Buruh menggelar focus group discussion (FGD) 'Menolak Presidential Threshold'. Diskusi ini membahas batas pencalonan presiden 20 persen di MK.
Kalau tidak sanggup dan emoh menghapus sama sekali, presidential threshold harus dilonggarkan hingga di bawah 10 persen.
Anies Baswedan sudah mendapat dukungan dari sejumlah partai politik untuk menjadi bakal calon presiden (bacapres) dalam Pemilihan Presiden 2024.
Presidential threshold adalah bagian penting dalam proses Pemilu 2024. Apa itu? Berikut ini penjelasan, dasar hukum, dan penerapannya.
PKS berharap Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen direvisi. Hal ini merespons PKN yang gugat UU Pemilu ke MK.
Partai Demokrat mendukung gugatan PKN ke MK agar ambang batas pencapresan bisa 0%. Menurut Demokrat, ambang batas terlalu tinggi hanya melanggengkan oligarki.
Partai NasDem menilai ambang batas atau presidential threshold (PT) 20% menghambat pencapresan. NasDem menilai perlu ada evaluasi terkait ambang batas capres.
Ambang batas mencalonkan presiden sebesar 20% dalam UU Pemilu digugat PKN ke Mahkamah Konstitusi. Dua partai politik di DPR menyambut gugatan tersebut.
PAN sepakat UU Pemilu yang mengatur syarat ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% harus direvisi.