Apa Itu Presidential Threshold dalam Pemilu 2024? Ini Penjelasannya

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra membacakan permohonan uji materil UU Pemilu Nomor 7/2017 tentang aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di Gedung MK, Jakarta, Selasa (3/10).

Yusril mengajukan uji materil tersebut meski sebelumnya MK sudah 4 kali mementahkan kasus serupa dengan pemohon berbeda. Kendati demikian, Yusril tetap yakin akan tetap dikabulkan oleh MK dengan alasan Presidential Treshold adalah open legal policy. (Ari Saputra/detikcom) — Sidang gugatan presidential treshold di MK. Foto: Ari Saputra

Solo -

Presidential threshold adalah bagian penting dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu). Presidential threshold berperan penting dalam pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024 mendatang. Apa itu presidential threshold? Berikut penjelasannya.

Apa itu Presidential Threshold?

Presidential threshold ialah ambang batas suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu gelaran pemilu untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Hal itu diatur dalam Pasal 222 Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dikutip detikJateng dari UU No 7 Tahun 2017, berikut bunyi Pasal 222: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dasar Hukum Presidential Threshold

Sebagaimana dijelaskan di atas, mengenai presidential threshold diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada 2017, pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 termasuk salah satu pasal yang pernah dimohonkan uji materi ke MK oleh Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) yang diwakili oleh Ketua Umum Rhoma Irama dan Sekjen Ramdansyah.

Adapun putusan MK nomor 53/PUU-XV/2017 menyatakan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur syarat Presidential Threshold (PT) adalah konstitusional.

Dalam konklusinya, MK menyimpulkan bahwa pokok permohonan pemohon (dalam hal ini Partai IDAMAN) sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum.

Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 222 UU Pemilu (UU No 7 Tahun 2017) bersesuaian dengan gagasan penguatan sistem Presidensial yang menjadi desain konstitusional UUD 1945.

Penerapan Presidential Threshold di Indonesia

Penerapan Presidential Threshold di Indonesia diatur dalam Pasal 223, 224, dan 225 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berikut bunyi masing-masing pasal tersebut:

Pasal 223 UU No 7 Tahun 2017

1. Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.

2. Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.

3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.

4. Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

Pasal 224 UU No 7 Tahun 2017

1. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) terdiri atas: a. kesepakatan antar-Partai Politik; b. kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.

2. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.

Pasal 225 No 7 Tahun 2017

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden sebelum penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

2. Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.