
16 Koperasi Ajukan Izin Lingkungan untuk Kelola Tambang Rakyat di NTB
Sebanyak 16 koperasi di NTB ajukan izin UPL dan UKL untuk 16 blok IPR. Pemprov NTB akan terbitkan izin setelah dokumen lengkap dan kajian lingkungan selesai.
Sebanyak 16 koperasi di NTB ajukan izin UPL dan UKL untuk 16 blok IPR. Pemprov NTB akan terbitkan izin setelah dokumen lengkap dan kajian lingkungan selesai.
FM Lobar menyoroti legalisasi tambang emas di Sekotong, khawatir menjadi topeng bagi korporasi. Mereka minta regulasi dan analisis dampak lingkungan diperketat.
Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas di Hambalang dengan sejumlah menteri. Fokus pembahasan meliputi swasembada pangan dan pengelolaan tambang.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengelola tambang butuh pelatihan, pendampingan serta pengawasan.
Kementerian ESDM menegaskan tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, tidak bermasalah. Inspektur Tambang akan evaluasi lebih lanjut terkait operasionalnya.
Pemerintah melalui Koperasi Desa Merah Putih berpotensi mengelola tambang. Namun, syarat dan spesifikasi perlu diperjelas dalam aturan turunan UU Minerba.
PT Timah Tbk menjalin kerja sama dengan BUMDes dan koperasi untuk kelola tambang timah, diawasi Kejaksaan Agung.
Pelaku UMKM dapat kelola tambang setelah PP selesai.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berencana meminta petunjuk Presiden Prabowo Subianto mengenai izin pesantren untuk mengelola tambang.
Presiden Prabowo rencanakan 70 ribu koperasi desa Merah Putih untuk tata kelola koperasi dan pengelolaan tambang, mendukung pemerataan ekonomi rakyat.